Kubu Islam Konservatif Memimpin di Pilkada Jakarta

Mantan Menteri Pendidikan di Kabinet Jokowi, Anies Baswedan, memimpin untuk sementara perolehan suara di Pilkada Jakarta. Berbagai lembaga riset memperkirakan duet Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bakal memenangkan sekitar 54 persen suara, sedangkan duet petahana Basuki-Djarot mengumpulkan sekitar 45 persen suara.

Dalam pilkada putaran pertama, Ahok-Djarot masih mampu mengungguli Anies-Sandi, walaupun terpaut tidak jauh. Komisi pemilihan umum baru akan akan mengumumkan hasil resmi pada awal Mei.

Jajak pendapat sebelum pemungutan suara memang sudah menunjukkan persaingan ketat. Namun hasil Pilkada Jakarta tampaknya cukup mutlak memenangkan Anies-Sandi.

Di luar negeri, Pilkada DKI dilihat sebagai ujian bagi ketahanan demokrasi Indonesia yang masih muda, dan keberlangsungan toleransi beragama di Indonesia.

Kampanye Pilkada yang digalang Anies-Sandi menampilkan aksi massa yang dipimpin oleh gerakan Islam garis keras, yang intinya menyatakan bahwa umat Islam dilarang memilih pemimpin non-Islam.

Setelah memberi suara di TPS Gambir, Jakarta Pusat, Presiden Joko Widodo mengimbau agar warga mengedepankan persatuan dan tidak sampai terpecah belah.

"Perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah-belah persatuan kita karena kita ingat kita semua adalah bersaudara," kata Jokowi.

"Apapun hasilnya, siapapun yang terpilih harus kita terima dengan lapang dada," tambahnya.

Polisi dan tentara mengerahkan lebih 60 ribu personel untuk mengamankan Pilkada DKI. Polisi di provinsi tetangga dan di kota-kota sekitar Jakarta juga melakukan pemeriksaan mobil pribadi dan bus umum yang menuju Jakarta.

Juru bicara Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan, "tidak ada gerakan massa menuju ibukota".

Kalangan ekonomi di Jakarta mengikuti Pilkada di Jakarta dengan penuh perhatian, namun para investor yakin hasilnya tidak akan berpengaruh besar pada program-program ekonomi pemerintah pusat.

Kelompok Citigroup dalam sebuah surat edaran menyebutkan: "Selama tidak ada masalah keamanan, hasil pemilu tidak punya pengaruh signifikan pada program reformasi pemerintahan nasional."

hp/yf (rtr, afp, dpa)