Kunjungan Historis Thein Sein di Uni Eropa

Presiden Myanmar Thein Sein dalam rangka kunjungan 10 harinya di Eropa, bertemu dengan Ketua Komisi Eropa Jose Manuel Barosso, Presiden Uni Eropa Herman van Rompuy dan pejabat urusan luar negeri Eropa Catherine Ashton.

“Anda di Uni Eropa memiliki mitra yang berdedikasi dan jangka panjang untuk perjalanan historis yang baru dimulai Myanmar dan warganya,“ demikian dikatakan Van Rompuy kepada Thein Sein.

Thein Sein yang melakukan reformasi mendasar di negara yang dulu terisolasi itu mendapat sambutan hangat di Brussel. Sejak mantan perdana menteri ini mengambil alih jabatan presiden Maret 2011, ribuan tahanan politik dibebaskan dan pemilihan umum digelar. Termasuk terpilihnya lawan politik lama tokoh oposisi Aung San Suu Kyi sebagai anggota parlemen.

Lembaran Baru Kemitraan

Uni Eropa dan Myanmar membuka halaman baru dalam hubungan kemitraannya,” kata ketua Komisi Eropa Barroso. "Lebih banyak dialog, bantuan lebih besar dan lebih baik, perdagangan dan investasi lebih besar.“

Sementara bantuan pembangunan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 150 juta Euro untuk 2012-2013, Brussel mengatakan, kini sudah siap untuk mengupayakan kesepakatan investasi bilateral.

Pejabat urusan luar negeri Catherine Ashton didampingi oleh Komisi Industri Eropa Antonio Tajani akan mengunjungi Myanmar tahun 2013 ini, untuk melihat kemungkinan bantuan ekonomi selanjutnya.

Myanmar Masih Dimonitor

Uni Eropa juga menawarkan untuk diberlakukannya kembali kesepakatan tarif istimewa dengan Yangoon. Meski demikian Thein Sein menyerukan kepada Uni Eropa untuk mencabut semua sanksi terhadap Myanmar, dengan mengatakan “kami adalah salah satu negara termiskin di dunia.”

Meskipun Myanmar telah memutuskan peraturan investasi baru untuk menarik modal asing guna mengolah sumber daya alamnya, “masih ada hambatan besar dengan adanya sanksi-sanksi.” Demikian dikatakan Thein Sein setelah pertemuan dengan ketua Parlemen Eropa Martin Schulz.

April 2012 Uni Eropa menghargai perubahan historis di Myanmar dengan mencabut satu tahun sanksi-sanksi luas di bidang perdagangan, ekonomi dan terhadap individu-individu seraya memperingatkan akan „memonitor secara dekat situasi di negara tersebut.“

Selasa (05/3) Brussel kembali menegaskan memonitor hak-hak minoritas, terutama konflik yang masih berlangsung di kawasan utara Myanmar Kachin dan kerusuhan antara etnis Rakhine (Budha) dengan etnis Rohingya (Muslim) di barat Myanmar. Uni Eropa sudah menyediakan 5,5 juta Euro untuk membantu solusi internal kedua komunitas tersebut.