Menanti Pidato Presiden Jokowi di Sidang Umum PBB
18 September 2020
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan berpartisipasi dalam Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-75 untuk menyampaikan sikap RI soal pandemi corona. Retno menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan menyampaikan pidato dalam sidang tersebut.
"Khusus untuk pertemuan tingkat tinggi, akan terdapat lima pertemuan. Yaitu General Debate SMU PBB, yang akan dilaksanakan pada 22-29 September 2020. Insyaallah Presiden RI akan berpartisipasi pada sesi ini dan akan menyampaikan statement secara virtual. Diperkirakan akan berlangsung pada 23 September sekitar pukul 07.30 pagi waktu Jakarta, ini adalah perkiraan waktunya," kata Retno dalam press briefing virtual, Kamis (17/09).
Retno mengatakan SMU PBB ini akan berlangsung pada 15 September hingga 2 Oktober 2020. Selain itu, Retno mengatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Retno sendiri akan menyampaikan pidato dalam acara ini secara virtual.
"Pertemuan tingkat tinggi SMU PBB kali ini akan dilaksanakan secara hybrid, yakni secara bentuk fisik dan virtual. Pertemuan fisik di markas besar PBB hanya dapat diikuti oleh perwakilan masing-masing negara yang berkedudukan di New York," jelasnya.
Retno mengatakan pada pertemuan ini Indonesia akan menyampaikan sikap terkait penanganan pandemi corona. Salah satunya mendorong kerja sama global dalam penanganan pandemi pada sektor kesehatan dan ekonomi.
"Partisipasi Indonesia pada SMU ke-75 ini akan digunakan Indonesia untuk menyampaikan pesan-pesan penting, antara lain pentingnya terus memajukan kerja sama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun berbagai dampak ekonomi dari pandemi tersebut, mendorong peningkatan kinerja serta peran PBB. Kemudian menyerukan pentingnya seluruh negara terus memperkuat PBB dan multilateralisme," katanya.
Partisipasi Indonesia di DK PBB
Pada press briefing ini, Retno juga menjelaskan partisipasi Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB. Dia menyebut Indonesia berkomitmen mendukung pemenuhan hak warga Afghanistan.
"Terkait dengan kegiatan Dewan Keamanan PBB, pada 15 September 2020 DK PBB secara konsensus telah mengesahkan resolusi DK PBB nomor 2542 mengenai perpanjangan mandat United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) selama satu tahun ke depan," katanya.
"UNAMA adalah misi PBB yang memiliki mandat untuk mendukung pemerintah Afghanistan dalam beberapa hal, di antaranya pembangunan politik, termasuk penguatan institusi pemerintahan, negosiasi perdamaian dan perlindungan rakyat sipil khususnya anak-anak dan perempuan," sambungnya.
Retno mengatakan resolusi ini disusun oleh Jerman dan Indonesia sebagai CO-Penholder untuk resolusi ini. Dia menyebut resolusi itu mendukung pemenuhan hak bagi perdamaian Afghanistan.
"Resolusi tersebut disusun oleh Indonesia dan Jerman selaku co-penholder untuk isu Afghanistan di DK PBB. Dalam resolusi 2542 itu dibuat elemen baru yang secara jelas memberikan dukungan kepada Afghanistan dalam proses perdamaian dan pembangunan berkelanjutan," jelas Retno.
Pada Selasa (15/09) kemarin, Retno mengatakan juga melakukan komunikasi dengan Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan al-Saud. Dalam pembicaraan itu Retno mengatakan Indonesia juga mendukung perdamaian di Yaman.
"Pada hari Selasa, 15 September yang lalu, saya telah menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan membahas situasi stabilitas di kawasan, antara lain perkembangan situasi di Yaman. Saya menyampaikan bahwa Indonesia prihatin bahwa peningkatan ketegangan terkini yang terjadi di Yaman terutama dampaknya terhadap isu kemanusiaan. Situasi di Yaman ini juga telah dibahas dalam pertemuan sidang DK PBB tanggal 15 September 2020," katanya. (Ed: gtp/rap)
Baca artikel selengkapnya di: DetikNews