Menantu Trump Dinominasikan untuk Nobel Perdamaian
1 Februari 2021
Bekas penasehat senior di Gedung Putih, Jared Kushner, dan wakilnya, Avi Berkowitz, dinominasikan sebagai penerima Nobel Perdamaian oleh seorang pengacara dan mantan guru besar hukum di Universitas Harvard, Alan Dershowitz.
Dia berdalih keduanya berjasa dalam proses negosiasi seputar normalisasi diplomasi empat negara Arab dengan Israel, atau dikenal dengan "Perjanjian Ibrahim.”
Normalisasi diplomasi di Timur Tengah dirangkai selama empat bulan, antara pertengahan Agustus hingga Desember tahun lalu. Oleh banyak pihak, Perjanjian Ibrahim dianggap sebagai terobosan diplomasi paling penting di Timur Tengah selama 25 tahun terakhir.
Dershowitz pernah mewakili Donald Trump dalam Sidang Pemakzulan pada tahun lalu. Menyusul proses pemakzulan kedua pada 20 Januari silam, dia menulis editorial di harian konservatif, Wall Street Journal, betapa sidang tersebut gugur dengan sendirinya karena Trump tidak lagi menjabat presiden.
Dalam suratnya untuk Komite Nobel, Dershowitz juga merujuk pada kinerja bekas Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman, dan bekas Duta Besar Israel untuk AS, Ron Dermer, selama negosiasi damai.
"Nobel Perdamaian bukan kontes popularitas, bukan pula mencerminkan apa yang dunia internasional anggap sebagai pembawa perdamaian. Penghargaan ini diberikan menurut kriteria yang ditetapkan Alfred Nobel dalam warisannya,” tulis Dershowitz.
Biden kaji ulang warisan Trump di Timur Tengah
Kushner dan Berkowitz yang diangkat sebagai Utusan Khusus Timur Tengah, aktif mengawal proses perundingan antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko.
Sebagai jawaban kepada Dershowitz, Kushner menulis dirinya merasa terhormat sudah dinominasikan untuk Nobel Perdamaian. Biasanya, penghargaan itu diserahkan pada sebuah seremoni besar di Stockholm, Swedia, pada bulan Oktober.
Trump dikabarkan banyak menjanjikan imbalan bagi negara-negara yang bersedia terlibat dalam Perjanjian Ibrahim. Maroko misalnya mendapat dukungan politik atas pendudukan di Sahara Barat. Hal ini mengundang kritik dari fraksi Demokrat di parlemen lantaran dinilai mengandung pengakuan kedaulatan.
Sahara Barat merupakan wilayah etnis Sahrawi yang memperjuangkan kemerdekaan. Dukungan terhadap operasi militer Maroko dianggap menyimpang dari garis besar kebijakan luar negeri presiden-presiden AS terdahulu.
Pemerintahan baru AS di bawah Presiden Joe Biden sudah mengumumkan akan mengkaji ulang kesepakatan yang dibuat AS dengan negara-negara peserta Perjanjian Ibrahim, termasuk dengan Arab Saudi yang dinilai memberikan restu. Riyadh, bersama Uni Emirat Arab, saat ini sedang mengurus pembelian sistem persenjataan modern dari AS, menyusul lampu hijau dari bekas Presiden Donald Trump.
rzn/hp (rtr, ap)