Mengapa Jerman Menolak Pengiriman Senjata ke Ukraina?

Tidak butuh waktu lama untuk menguji pemerintah Jerman yang baru, terkait kebijakan luar negeri yang lebih berani dan bernilai. Hanya dalam waktu enam bulan berkuasa, pemerintahan Jerman yang baru sudah dihadapkan dengan gerakan militer Rusia melawan Ukraina, yang takut akan serangan lain dari tetangganya yang lebih besar dan lebih kuat.

Jerman dan sekutunya sedang berjuang untuk menyepakati tanggapan atas niat Rusia yang tidak jelas. Pemangku kebijakan Jerman, termasuk pemerintahan koalisi tiga partai, melakukan perdebatan terkait hal itu.

Pada Selasa, (18/01), Kanselir Olaf Scholz dari Sosial Demokrat (SPD), mengatakan Rusia akan membayar "harga tinggi” jika terjadi invasi ke Ukraina. Pada Rabu, (19/01), ia menegaskan bahwa diam terhadap masalah Ukraina bukan pilihan. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, dari Partai Hijau, telah membuat ekspresi solidaritas yang serupa dengan Ukraina tetapi menolak permintaan terbarunya untuk pengiriman senjata. 

"Kami siap untuk melakukan doalog serius dengan Rusia untuk meredakan situasi berbahaya karena diplomasi adalah satu-satunya cara yang layak,” kata Baerbock. 

Simbol atau strategi

Amerika Serikat atau Inggris telah mengumumkan pengiriman senjata, berisi pistol, amunisi dan senjata anti-tank. Sekelompok senator AS yang mengunjungi Ukraina awal pekan ini menjanjikan lebih banyak senjata akan dikirim.

Pejabat pemerintah Jerman telah menyatakan keprihatinan bahwa pengiriman semacam itu mendorong ketegangan lebih tinggi dan menyulitkan negosiasi. 

Dalam perjanjian koalisi mereka, Partai SPD berhaluan kiri-tengah, Partai Hijau dan Partai FDP menyetujui kebijakan ekspor senjata yang membatasi atau tidak mengizinkan pengiriman senjata ke daerah-daerah krisis.

Baerbock mengatakan keputusan pemerintahnya tentang dimensi sejarah—regernsi invasi Jerman ke Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua.

"Gagasan bahwa senjata dapat digunakan untuk membunuh orang Rusia sangat sulit diterima banyak orang Jerman,” kata seorang rekan nonresiden di Institut Kebijakan keamanan di Universitas Kiel (ISPK), Marcel Dirsus, kepada DW.

Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm menyebut, Jerman tetap menjadi salah satu produsen dan eksportir senjata utama dunia, dengan penjualan meningkat 21 persen dari 2016-2020. Pelanggan terbesarnya adalah Korea Selatan, Aljazair dan Mesir.

Ukraina juga pembeli. Menurut laporan pemerintah, pada 2020, Jerman menyetujui 97 ekspor dengan total 5,2 juta euro ($5,8 juta). Ini sebagian besar pistol, peralatan menyelam dan perangkat komunikasi.

Baru-baru ini Ukraina meminta kapal perang dan sistem pertahanan udara. Sementara Jerman sering mengutip sejarah perangnya sendiri sebagai alasan untuk menghindari masalah militer, Ukraina condong ke dalamnya.

"Tanggung jawab ini harus diterapkan pada rakyat Ukraina, yang kehilangan 8 juta nyawa selama pendudukan Nazi di Ukraina,” kata duta besar Ukraina untuk Jerman, Andrij Melnyk, kepada kantor berita DPA.

Meskipun senjata akan menjadi pertunjukan dukungan yang kuat, Dirsus ragu, senjata akan mengubah prospek Ukraina melawan musuh yang lebih besar dan memiliki perlengkapan yang lebih baik.

"Pemerintah Rusia akan lebih terkesan dengan ancaman konsekuensi ekonomi yang berat daripada 2.000 senjata anti tank,” katanya.

Senjata pertahanan

Pembicaraan tentang senjata dan intervensi militer bisa berbahaya secara politik di Jerman. Robert Habeck dari Partai Hijau mengatahui hal itu tahun lalu ketika dia mendukung pengiriman senjata "pertahanan” ke Ukraina. Wakil rektor dan menteri ekonomi saat ini, pada saat itu secara luas dikritik dan mengklaim bahwa yang dia maksud adalah peralatan ranjau.

Apa yang membuat sebuah senjata "bertahan” bisa terlihat di mata yang melihatnya dan setidaknya beberapa anggota partai mulai menyatakan minatnya untuk mendefinisikan. Ketua komite pertahanan FDP dan penentang pengiriman senjata ke Ukraina, Maria-Agnes Strack-Zimmermann kepada tabloid Bild mengatakan, bahwa sikap saat ini harus "dipertimbangkan kembali,” 

Kritikus berpendapat bahwa, dalam perang dan konflik, senjata yang dikembangkan untuk tujuan defensif, seperti senjata anti tank dan anti pesawat, telah digunakan untuk menyerang. 

Pemerintah Jerman sebelumnya yang dipimpin Demokrat Kristen (CDU), membuat komitmen yang tidak jelas kepada Amerika Serikat untuk menghukum Rusia atas agresi apapun. Sekarang dalam oppsisi, beberapa anggota CDU mengkritik pemerintah baru karena "bersembunyi di balik” kebijakan pengendalian senjata yang ketat.

"Kami tidak dapat menolak permintaan Ukraina untuk senjata pertahanan yang dapat menangkis kemungkinan serangan Rusia,” kata Henning Otte, yang duduk di komite pertahanan Bundestag, kepada Bild.

Juru bicara kebijakan luar negeri parlementer CDU, Nobert Rottgen kepada CNN Christiane Amanpour pada Senin mengatakan, "tidak ada yang harus diambil dari meja,” tetapi mengakui bahwa kekuatan militer tidak berdiri di belakang upaya diplomatik.

"kami tidak akan berperang secara militer, tetapi kekurangan peralatan militer, kami akan siap untuk menerapkan alat apapun yang dapat kami kendalikan,” katanya. 

Pengiriman gas sebagai senjata?

Ketika berkuasa, pemerintah yang dipimpin SPD membuat janji besar untuk meningkatkan peran negara di panggung dunia, terutama dalam masalah pertahanan dan keamanan. Dengan dorongan khusus dari koalisi pihak hijau, pemerintah baru telah berjanji untuk mempertimbangkan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi ketika mengatur hubungan dengan negara-negara seperti Cina dan Rusia, yang telah lama dilihat melalui lensa ekonomi.

Baru-baru ini, Scholz menunjukan bahwa agresi Kremlin juga akan memiliki konsekuensi untuk pipa Nord Stream 2 yang sudah selesai, siap untuk memompa lebih banyak gas Rusia ke Jerman begitu badan pengawas Jerman memberikan lampu hijau.

"Semuanya untuk didiskusikan jika menyangkut intervensi militer terhadap Ukraina,” kata Scholz kepada wartawan, Selasa.

Selama ini SPD sebagian besar mendukung posisi pemerintah sebelumnya bahwa pipa adalah proyek komersial yang perlu dilindungi dari gejolak politik. Namun Partai Hijau dan FDP telah lama menentang proyek tersebut.

rw/pkp (DW)