Menkeu: Pertumbuhan Indonesia Kembali 7 Persen di 2017

Negara ekonomi terbesar Asia Tenggara itu meraih tingkat pertumbuhan 5,12 persen untuk kuartal kedua hingga Juni tahun ini, pertumbuhan terlambat selama lima tahun terakhir, memperlihatkan sejumlah problem yang akan dihadapi presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi ketika mulai memerintah bulan depan. (Baca: Memahami Jokoway)

Jokowi telah berjanji akan menaikkan pertumbuhan GDP hingga tujuh persen per tahun dalam dua tahun, dengan menarik investasi asing, khususnya di sektor manufaktur dan memangkas aturan birokrasi yang menghalangi investasi, sebuah ambisi yang dilihat oleh para ekonom terlalu ambisius.

“Saya pikir ini tidak akan terjadi pada 2015 karena ada normalisasi kebijakan AS (dalam bidang perbankan), tapi jika anda bicara soal 2017, saya cukup optimis,” kata Menteri Keuangan Chatib Basri dalam pertemuan media di sebuah forum investasi di Hong Kong.

“Dengan meningkatkan infrastruktur uang akan mengalir balik ke Indonesia, kemudian dalam dua tahun, saya tidak akan terkejut jika kita bicara tentang 7 persen pertumbuhan ekonomi,” kata Chatib Basri.

Ia menambahkan bahwa masalah pembebasan lahan adalah hambatan utama yang menghalangi pembangunan infrastruktur.

“Jika kami bisa mengatasi isu pembebasan lahan, maka anda tahu, ekonomi akan melesat,“ kata Menteri Keuangan yang akan segera mengakhiri masa jabatannya ini.

“Alasan kenapa kami memutuskan 5,2 persen pertumbuhan (tahun ini) adalah karena kami perlu untuk memperlambat pertumbuhan dalam rangka mengekang masalah defisit ekonomi,” kata Chatib Basri, menambahkan bahwa kebijakan ini masih akan berlangsung hingga akhir tahun.

Pemerintah memberlakukan kenaikan suku bunga secara agresif tahun lalu bersama sejumlah langkah lainnya yang bertujuan untuk menekan impor.

Indonesian menikmati satu dekade yang relatif tenang dan stabil di bawah pemertintahan Yudhoyono, membantu negara itu bertransformasi menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dunia dan menjadi sasaran investasi besar.

Namun berbagai perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sejak lama mengeluh soal munculnya kecenderungan kebijakan ekonomi yang semakin bercorak nasionalistik, khususnya dalam sektir sumberdaya alam, korupsi yang merajalela, dan infrastruktur yang buruk.

ab/rn (afp,ap,rtr)