Menlu AS Kunjungi India, Bahas Afganistan dan Cina

Para pejabat India akan menyuarakan kekhawatiran mereka atas ekspansi Taliban di Afganistan dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Rabu (28/07).

Ini adalah kunjungan luar negeri pertama Blinken ke India sejak menjabat sebagai menlu AS di bawah pemerintahan Joe Biden.

Selain membahas tentang situasi keamanan di Afganistan, India juga akan menekan AS untuk memberikan lebih banyak dukungan dalam melawan agresi Cina di kawasan Indo-Pasifik.

Situasi keamanan di Afganistan dan agresi Cina

India merupakan bagian dari aliansi Quad bersama dengan AS, Jepang dan Australia. Aliansi ini dipandang sebagai sebuah benteng untuk melawan Cina.

Tetapi menurut Brahma Chellaney, seorang pakar urusan luar negeri di Pusat Penelitian Kebijakan India, hubungan keduanya "sedikit berkurang” sejak Joe Biden mengambil alih kursi kepemimpinan dari Donald Trump.

"India terkunci dalam kebuntuan militer dengan Cina, tetapi tidak seperti administrasi Trump yang secara terbuka mengutuk agresi Cina dan mendukung India, tidak ada satu orang pun dari administrasi Biden yang melakukannya,” ujar Chellaney seperti dilansir dari AFP.

Meski begitu, kunjungan Blinken di New Delhi diperkirakan akan membuka jalan diadakannya KTT dari aliansi Quad tahun ini, kata media lokal melaporkan.

Selain itu, Chellaney menilai pemerintahan Biden telah membuat New Delhi kesal dengan penarikan pasukan AS dari Afganistan yang ia nilai "terburu-buru dan tidak direncanakan dengan matang.”

Menurutnya, India khawatir bahwa kemungkinan Taliban mengambilalih kekuasaan di Afganistan, akan mengubah negara itu menjadi pangkalan bagi militan untuk menyerang India.

Catatan HAM India

Pertemuan Blinken dengan para pejabat India juga akan membahas upaya bersama dalam membuat vaksin COVID-19, perubahan iklim, dan catatan hak asasi manusia (HAM) terbaru di India.

Di bawah kepemimpinan Modi, India dinilai telah meningkatkan penggunaan UU anti-terorisme dan UU "hasutan” untuk menangkap warga. Menurut para kritikus, UU tersebut ditujukan untuk membungkam mereka yang berbeda pendapat, namun hal ini disangkal oleh pemerintah.

Pemerintahan Modi yang beraliran nasionalis Hindu juga dinilai telah mengenalkan UU yang menurut para kritikus merupakan diskriminasi terhadap 170 juta umat Muslim yang menjadi minoritas di India.

gtp/hp (AFP, Reuters, dpa)