MK Jerman Cegah Polisi Pakai Software Analisis Data Otomatis

Mahkamah Konstitusi Jerman Bundesverfassungsgericht (BVG) di Karlsruhe hari Kamis (16/2) memutuskan, penggunaan analisis data otomatis yang digunakan oleh polisi untuk pencegahan kejahatan sebagai "inkonstitusional". Teknologi itu tidak boleh digunakan secara umum, melainkan hanya jika ada "ancaman yang dapat diidentifikasi". Di Jerman ada aturan ketat untuk perlindungan data pribadi.

Polisi di negara bagian Jerman, Hessen, menggunakan software khusus untuk memproses data-data pribadi secara otomatis dengan alasan untuk mencegah kejahatan. Sementara di negara bagian Hamburg, software itu belum digunakan, tetapi UU yang mengatur penggunaannya sudah diputuskan. Mahkamah Konstitusi meminta kedua negara bagian Jerman itu melakukan perbaikan perangkat lunak dan perundangannya, sehingga penggunaannya sesuai dengan konstitusi.

BVG juga mengeritik undang-undang di kedua negara bagian, yang tidak mengatur dengan jelas pada kondisi apa saja data-data yang dikumpulkan dapat digunakan. BVG menuntut agar undang-undang itu diperbarui.

Dalam upaya mengidentifikasi potensi ancaman tindakan kejahatan, penyidik hanya boleh menggunakan program komputer mutakhir yang mengumpulkan dan menganalisis data "dalam batas-batas yang sangat ketat", kata MK Jerman.

Langgar perlindungan hak dasar warga atas informasi pribadi

"Penggunaan teknologi pemrosesan data mutakhir di negara bagian Hessen dan Hamburg telah melanggar hak dasar warga atas penentuan sendiri tentang informasi pribadinya", kata BVG dalam putusannya.

BVG memutuskan, analisis atau interpretasi data secara otomatis memang dapat dibenarkan, tetapi dengan memperhitungkan secara ketat "keseriusan kejahatan yang mungkin terjadi."

Mahkamah Konstitusi Jerman mengakui; Khususnya di bidang kejahatan terorisme dan ekstremisme serta kejahatan terorganisir dan serius, otoritas kepolisian dihadapkan pada aliran data yang semakin besar, yang semakin heterogen dalam hal kualitas dan formatnya. "Namun sangat penting bagi otoritas kepolisian untuk memperhatikan kesesuaian dengan prinsip proporsionalitas," tambah BVG.

Software yang digunakan polisi di Hessen dan Hamburg disediakan oleh Palantir Technologies yang didukung dinas rahasia AS, CIA. Perangkat lunak tersebut dapat mengumpulkan dan memroses data-data pribadi secara otomatis dan menemukan koneksi yang sebelumnya tidak bisa dilihat oleh penyelidik individu.

Penggunaan software harus "dengan cara yang konstitusional"

Software itu mengakses berbagai jaringan informasi yang ada pada berbagai bank data polisi dan otoritas lain, dan menghubungkan data-data itu untuk menemukan kaitan antara individu, kelompok, atau antara individu dengan tempat dan benda.

Pada sidang sebelumnya, seorang pejabat negara bagian Hessen menjelaskan, tersangka peledakanaATM telah berhasil ditangkap setelah perangkat lunak "Hessendata" menunjukkan bahwa sebuah mobil tertentu berada di dekat beberapa TKP. Hessendata tersedia untuk sekitar 2.000 penyidik kepolisian dan telah digunakan untuk menyelidiki terorisme, kejahatan terorganisir, dan pelecehan seksual terhadap anak.

BVG memberi batas waktu sampai 30 September 2023 bagi negara bagian Hessen untuk menyusun kembali undang-undang baru dengan aturan ketat, yang merinci kapan dan dalam situasi apa software itu boleh digunakan aparat kepolisian. Sedangkan UU di negara bagian Hamburg dinyatakan batal oleh BVG.

Presiden BVG Stephan Harbarth mengatakan, negara bagian sekarang memiliki pilihan "untuk membentuk dasar hukum bagi pemrosesan lebih lanjut dari data-data…dengan cara konstitusional."

hp/as (dpa, rtr)