Nasib TKI Di Tengah Kemelut Timur Tengah

Wilayah Timur Tengah merupakan kawasan yang hingga saat ini tak pernah usai dalam bersengketa bahkan terus menerus didera konflik bersenjata.

Selain konflik menyejarah Palestina – Israel dan Sunni – Syiah (atau sejatinya rivalitas Saudi Arabia dan Iran dalam berebut pengaruh politik kawasan), dalam dekade terakhir ini Arab Springs juga cukup punya pengaruh yang signifikan dalam peruncingan konflik di kawasan ini.

Kelit-kelindannya berbagai faktor yang ada di Timur Tengah memperumit konstelasi yang kadang-kadang tak terduga terutama mereka yang hanya melihat konflik ini secara hitam-putih.  Selain itu agenda demokratisasi di kawasan ini sering luput dari perhatian.

Faktor lain yang juga membuat kawasan ini terperosok dalam krisis yang berkepanjangan adalah dampak tak diinginkan dari proyek War Against Terrorism pasca serangan 11 September 2001. Proyek ini tidak hanya gagal mencegah terorisme tetapi malah menyemai terorisme baik yang berbasis di wilayah-wilayah konflik juga menyebar dalam gerakan transnasionalisme agama.

Setiap kali mengemuka konflik terbuka di kawasan Timur Tengah, selalu ada desakan agar Indonesia berada di garis depan menjadi pendamai. Argumentasi konstitusionalnya karena prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.  Legitimasi lain yang dijadikan landasan karena Indonesia merupakan negara demokrasi dengan jumlah muslim terbesar di dunia.

Sejatinya, dari penelusuran sejarah, sikap pro aktif Indonesia menyikapi krisis di Timur Tengah adalah legacy (warisan) Soekarno yang pro aktif dalam proyek dekolonisasi Palestina, tak ada tendensi sentiment keagamaan. Dalam pidatonya menolak kepesertaan Israel dalam Asian Games 1962, Presiden Soekarno menegaskan "selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel”.  Posisi ini adalah narasi besar posisi Indonesia  dalam krisis yang terjadi di Timur Tengah. Narasi besar ini biasanya terpresentasi oleh Presiden RI dan Menteri Luar Negeri.

Dampaknya ke buruh migran

Problema lain yang riil dihadapi Indonesia ketika mengemuka konflik terbuka (yang berujung pada konflik bersenjata) di Timur Tengah adalah dampak yang dialami oleh buruh migran Indonesia (sebagian besar bekerja sebagai PRT migran) yang bekerja di kawasan ini.

Dalam kondisi damai pun, kondisi buruh migran Indonesia di kawasan Timur Tengah ini berada dalam situasi kerentanan dan terisolasi. Kerentanan itu dicerminkan dalam tingginya angka kekerasan dan perkosaan yang dialami PRT migran, masih terus berlangsungnya eksekusi mati dan pemidanaan hukuman mati terhadap buruh migran dan masih berlakunya sistem keimigrasian kaffala (kaffala system) yang menyerupai praktik perbudakan manusia.

 Proyek rekonstruksi Irak pasca kejatuhan Saddam Hussein tak hanya menarik perhatian kaum investor untuk membangun kembali infrastruktur Irak, tetapi juga menjadi daya tarik para sindikat perdagangan manusia untuk menempatkan perempuan-perempuan Indonesia bekerja sebagai PRT migran, baik di rumah tangga maupun di bekerja di dapur-dapur proyek infrastruktur pasca kejatuhan Saddam Hussein.

Walau Kemenlu RI memberi notifikasi  bahwa kawasan ini merupakan kawasan tak aman, namun ratusan bahkan ribuan perempuan Indonesia dikirim dan dipekerjakan sebagai PRT migran di kawasan ini. Praktek ini terungkap saat media mengungkap penyanderaan Casingkem dan Istiqomah oleh gerilyawan Irak pada  bulan OKtober 2004. Perdagangan manusia ke Irak makin terkonfirmasi ketika Migrant CARE menerima pengaduan Elly Anita, dkk. yang terjebak dalam kondisi perang di Kurdistan, Irak tahun 2006.

Ketika konflik Suriah pecah pada tahun 2012, kala itu Pemerintah RI bergerak lamban dan bahkan menyatakan belum akan mengevakuasi para PRT migran Indonesia yang jumlahnya ribuan di kawasan perang.

Terjebak di kawasan perang

Migrant CARE membuka posko pengaduan dan tak lama kemudian menerima banyak aduan dan didapati kenyataan banyak PRT migran dipaksa tinggal di rumah majikan yang mengungsi ke wilayah aman. Pemerintah RI baru mulai bergerak mengevakuasi para buruh migran Indonesia saat eskalasi konflik bersenjata meningkat dan akses menuju kawasan perang sangat rawan dan berbahaya. Hingga saat ini masih banyak pengaduan tentang para PRT migran Indonesia terjebak di kawasan perang dan wilayah yang dikuasai ISIS.

Realitas yang dihadapi para buruh migran Indonesia di Timur Tengah itu adalah narasi-narasi kecil yang muncul dan disuarakan oleh korban, keluarga atau mereka yang bekerja untuk perlindungan buruh migran. Pemerintah baru merespons narasi-narasi kecil ini tatkala sudah jatuh korban.

Narasi besar dan narasi kecil mengenai posisi Indonesia dan Krisis Timur Tengah semakin nyata terlihat ketika krisis diplomatik memblokade Qatar oleh negara-negara Teluk. Presiden RI dan Menlu RI lebih lantang bicara soal solusi peredaan krisis diplomatik Qatar dan menawarkan diri menjadi pendamai, sementara hanya sayup-sayup terdengar memastikan keselamatan warganya yang bekerja dalam situasi blokade ekonomi di kawasan ini.

Faktanya ada sekitar 45.000 buruh migran Indonesia  (data resmi pemerintah, jumlah nyatanya kemungkinan besar lebih banyak) bekerja di kawasan ini dan tak lama setelah pemutusan hubungan diplomatik sepihak dilakukan terhadap Qatar, dilancarkanlah blokade ekonomi dan moda transportasi yang mempengaruhi pasokan logistik dan mobilitas orang-orang yang berada di Qatar. 

Untunglah setelah narasi-narasi kecil ini terus didesakkan, Menlu RI menegaskan bahwa perwakilan-perwakilan RI yang ada di kawasan terdampak konflik diplomatik ini harus menyiagakan diri dan membentuk crisis centre.

Penulis:

Wahyu Susilo, pendiri Migrant CARE, sekaligus bekerja sebagai analis kebijakan di lembaga tersebut. Tahun 2007, meraih Hero-Acting to End Modern Slavery Award dari Department of State USA.

@wahyususilo

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.