Cina Memiliterisasi Laut Cina Selatan, AS: Ada Konsekuensi.

Jaringan berita AS CNBC melaporkan pada hari Rabu bahwa Cina telah memasang peluru kendali jelajah anti-kapal perang dan sistem peluru kendali darat ke udara (surface-to-air) pada tiga pos terdepan di Laut Cina Selatan. CNBC mengutip langsung dari sumber intelijen AS.

Ditanya tentang laporan itu, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan pada briefing berita: "Kami mengetahui tindakan militerisasi Cina di Laut Cina Selatan. Kami telah menyampaikan kekhawatiran langsung kepada pemerintah Cina tentang hal ini dan akan ada konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. "

Sanders tidak mengatakan apa konsekuensinya.

Seorang pejabat AS, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan Intelijen AS telah melihat beberapa tanda bahwa Cina memindahkan beberapa sistem persenjataan ke Kepulauan Spratly dalam sebulan terakhir ini, tetapi ia tidak memberikan rincian.

CNBC mengutip sumber tanpa nama yang mengatakan bahwa menurut penilaian intelijen AS, peluru kendali dipindahkan ke Fiery Cross Reef, Subi Reef dan Mischief Reef di Kepulauan Spratly dalam 30 hari terakhir.

Hal ini akan menjadi penempatan peluru kendali Cina pertama di Kepulauan Spratly, wilayah yang juga diklaim oleh beberapa negara Asia lain, termasuk Vietnam dan Taiwan.

Masalah Laut Cina Selatan telah berkembang selama bertahun-tahun, dengan Cina, Filipina, Brunei, Malaysia dan Vietnam membuat klaim yang bertentangan di perairan yang memiliki rute pelayaran global penting itu. Wilayah perairan ini juga diyakini memiliki cadangan minyak dan gas alam yang signifikan.

Kementerian Luar Negerinya mengatakan Cina memiliki kedaulatan yang tidak dapat dibantah atas Kepulauan Spratly. Tindakan terkait masalah pertahanan yang dilakukan oleh Cina adalah semata bertujuan untuk kebutuhan keamanan nasional dan tidak ditujukan untuk menyerang negara manapun. "Mereka yang tidak berniat untuk melanggar kedaulatan Cina tidak perlu khawatir," kata juru bicara kementerian Hua Chunying.

Kementerian Pertahanan Cina tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar tetapi sebelumnya menekankan bahwa pulau-pulau itu "bagian dari wilayah Cina" dan bahwa itu terserah Cina untuk memutuskan apa yang dilakukannya di sana.

Julie Bishop, Menteri Luar Negeri Australia, mengatakan bahwa laporan CNBC tersebut, jika akurat, akan menjadi perhatian serius karena tindakan tersebut bertentangan dengan aspirasi yang dinyatakan Cina untuk tidak memiliterisasi Laut Cina Selatan.

"Cina, tentu saja, memiliki tanggung jawab yang unik sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu untuk menegakkan perdamaian dan keamanan di seluruh dunia," kata Bishop kepada wartawan di Queensland. "Setiap tindakan untuk memiliterisasi sepihak wilayah di Laut Cina Selatan bertentangan dengan tanggung jawab dan peran itu. ”

CNBC mengatakan peluru kendali jelajah anti-kapal YJ-12B memungkinkan China untuk menyerang kapal dalam jarak 295 mil laut (sekitar 546 kilometer). Sementara itu, peluru kendali jarak jauh darat ke udara HQ-9B dapat menarget pesawat, drone dan misil jelajah dalam jarak 160 mil laut (sekitar 296 kilometer).

na/rzn (reuters/afp)