Pelanggaran HAM di Arab Saudi Meningkat

Pernyataan organisasi hak asasi manusia itu dikeluarkan menjelang pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa yang akan membahas masalah hak asasi di negara kaya minyak tersebut dan beberapa hari setelah Riyadh menolak kursi di Dewan Keamanan dengan alasan badan dunia itu itu menerapkan “standar ganda“ dan tak mampu menyelesaikan berbagai konflik khususnya di Timur Tengah.

"Janji-janji Arab Saudi sebelumnya kepada PBB, ternyata tidak terbukti apa-apa kecuali ‘angin panas‘“ kata direktur Amnesty Philip Luther, menuduh kerajaan itu mengandalkan “pengaruh kekuatan politik dan ekonominya untuk mencegah kritik masyarakat internasional atas catatan hak asasi manusia yang mengerikan.“

Janji yang tak dipenuhi

Dalam laporan berjudul “Arab Saudi: Janji-janji yang tak Terpenuhi,“ Amnesty mengkritik “penindasan termasuk penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, pengadilan yang tidak adil, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya selama empat tahun terakhir“ di kerajaan Timur Tengah tersebut.

“Tidak hanya pemerintah yang gagal bertindak (mencegah), tapi bahkan mereka telah meningkatkan represi” sejak 2009", kata Luther.

“Atas semua aktivis damai yang ditahan sewenang-wenang, disiksa atau dipenjara di Arab Saudi, komunitas internasional punya tugas untuk meminta pemerintah itu bertanggungjawab,” kata dia.

Amnesty kembali menyerukan kepada pemerintah Arab Saudi untuk membebaskan dua aktivis HAM terkenal yang dijatuhi hukuman penjara berat pada Maret lalu.

Mohammed al-Gahtani dan Abdullah al-Hamed dijatuhi vonis penjara masing-masing 11 dan 10 tahun atas tuduhan melanggar undang-undang cyber crime karena menggunakan media sosial Twitter untuk mengecam sejumlah aspek politik dan kehidupan sosial di negara kerajaan yang dikenal ultra-konservatif tersebut.

Mereka juga pendiri organisasi independen Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA).

"Orang-orang ini ditahan karena pandangan politiknya, dan karena itu harus segera dibebaskan tanpa syarat,“ kata Luther.

“Aktivisme damai mereka menentang berbagai pelanggaran hak asasi manusia pantas mendapatkan pujian, bukan hukuman. Satu-satunya pihak yang bersalah di sini adalah pemerintah,“ tambah dia.

Banyak melanggar HAM

Amnesty mendokumentasikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rezim Arab Saudi seperti “diskriminasi sistematis atas para perempuan baik secara hukum maupun praktik keseharian“ serta “penyiksaan terhadap para buruh migran“.

Para perempuan di kerajaan itu tidak dibolehkan menyetir kendaraan dan membutuhkan izin dari wali laki-laki untuk melakukan perjalanan.

Amnesty International juga menuduh rezim Sunni di Arab Saudi melakukan “diskriminasi aras berbagai kelompok minoritas,“ termasuk kelompok Syiah yang tinggal di provinsi bagian timur dan kadang-kadang melakukan protes untuk menuntut hak mereka.

Organisasi HAM itu menyalahkah kerajaan Arab Saudi atas pelaksanaan “eksekusi mati yang didasarkan pengadilan singkat dan ‘pengakuan‘ yang dilakukan di bawah tekanan.“

Menurut laporan, Arab Saudi telah mengeksekusi mati 69 orang selama tahun ini.

Pemerkosaan, pembunuhan, murtad, perampokan bersenjata dan perdagangan narkotika, semua bisa dijatuhi hukuman mati di bawah hukum syariat yang ketat yang diberlakukan oleh negara kaya minyak tersebut.

ab/hp (afp,ap,dpa)