Minimnya Anggaran Hambat Pemasangan Pendeteksi Dini Tsunami

Instalasi pendeteksi gelombang tsunami berbasis hidropon yang dikembangkan oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Indonesia gagal dipasang menyusul ketidakjelasan anggaran. Seharusnya prototip pertama sudah bisa diujicoba sejak 2017 silam, namun diundur hingga akhir 2018 lantaran ketiadaan anggaran.

Hal ini pertamakali dilaporkan oleh stasiun televisi AS, CNBC, yang kemudian dikonfirmasi oleh Iyan Turlyana, Pakar Teknik Kelautan di Laboratorium Otomasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Lembaga pemerintah itu sedianya diminta bantuan menyediakan kabel optik untuk keperluan transmisi data.

Baca Juga:Peneliti Tsunami: Peringatan Dini Seharusnya Tidak Segera Dihentikan 

Menurutnya Amerika Serikat menentukan tenggat pemasangan prototip sistem peringatan dini pada 2017, namun kemudian diundur hingga 2018.

BPPT yang "baru dilibatkan di akhir," memastikan tidak bisa menyiapkan anggaran untuk pengadaan kabel, kata Iyan. "kami kelabakan," kisahnya saat BPPT diminta terlibat. "Maka dicarilah dana dari tempat lain, tapi tidak berhasil," kata dia saat dihubungi Deutsche Welle. Tapi "bisa dikonfirmasikan BPPT tidak bisa menyediakan dana yang diminta hingga akhir 2018," kata Iyan lagi.

Pihak BPPT banyak dilibatkan ketika sistem pendeteksi dini yang dikembangkan AS mulai diujicoba di Indonesia pada 2016 silam.

Menurut laporan CNBC, Louis Comfort, Professor dan Direktur Pusat Manajemen Bencana di University of Pittsburgh, mendapat tugas mengembangkan sistem pendeksi dini tsunami untuk diujicoba di Indonesia. Dana penelitian dikabulkan pada 2013 silam dan sukses diujicoba pada 2016.

Baca Juga: Apa Kata Pakar Jerman Tentang Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia?

Menurut Comfort, pada Juli silam pemerintah Indonesia sudah mengabulkan permintaan dana untuk pemasangan prototip pendeteksi, namun "dananya tidak cukup untuk membiayai pemasangan" lantaran melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

Ia menduga birokrasi yang rumit menghambat implementasi proyek. "Ada tiga lembaga yang harus bekerjasama, ditambah kami yang merupakan gabungan dari lima institusi, empat dari Amerika Serikat dan dua dari Indonesia. Semua itu harus dikoordinasikan," kata dia.

Hal ini disayangkan oleh BPPT. Karena menurut Iyan, sistem pendeteksi baru itu "menjawab masalah Vandalisme dan biaya yang sangat tinggi," terkait pengadaan dan perawatan buoy tsunami. Terutama biaya pengadaan yang murah membuat penggunaan sistem pendeteksi berbasis akustik bisa dipasang di lebih banyak lokasi.

rzn/yf (dari berbagai sumber)