Madrid Ambil Alih Kekuasaan Catalonia

Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy mengambil langkah tegas dengan mengambil alih kekuasaan di Catalonia untuk mencegah wilayah otonomi itu memisahkan diri. Madrid membubarkan parlemen Catalonia dan memecat pemimpinnya Carles Puigdemont hanya beberapa jam setelah parlemen Catalonia menyatakan kemerdekaan.

Krisis politik yang dialami Spanyol sekarang sudah membunyikan alarm di seluruh Eropa. Selain memecat Puigdemont dan membubarkan parlemen, Rajoy juga menetapkan diadakannya pemilu tanggal 21 Desember untuk "mengembalikan normalitas" di kawasan yang dikatakan sedang mengalami guncangan.

Bagaimana perkembangan selanjutnya?

Kini semua mata memandang Spanyol dan pihak-pihak yang terlibat dalam krisis politik. Apakah pemimpin Catalonia bersedia mundur tanpa perlawanan? Dan apakah pendukung kemerdekaan Catalonia akan meneruskan perlawanan damai setelah Madrid mengambil alih kekuasaan?

Di Madrid diperkirakan hari ini (Sabtu, 28/10/2017) akan berlangsung demonstrasi menentang kemerdekaan Catalonia yang dinilai tidak punya dasar hukum dan menyebabkan kawasan itu semakin terpecah belah.

Jumat kemarin, di Barcelona dan kota-kota lain Catalonia ribuan orang merayakan pernyataan kemerdekaan. Sebelumnya, parlemen menyatakan kemerdekaan, setelah dalam voting 70 anggota parlemen menyatakan dukungan, 10 menentang dan dua absen. Sebenarnya parlemen memiliki 135 kursi. Namun para penentang kemerdekaan sebagai protes sudah meninggalkan parlemen sebelum voting.

Sementara sebagian warga Catalonia merayakan kemerdekaan, sebagian lainnya memandang perayaan itu dengan sedih karena mengangapnya merugikan Catalonia, dan voting dilakukan secara ilegal. Seorang pedagang bernama Joseph Reina misalnya mengatakan, mayoritas warga Catalonia dilupakan.

Tanggapan terhadap langkah pemerintah Spanyol      
      
Langkah pemerintah Spanyol yang mengambil alih kekuasaan Catalonia kemungkinan akan membuat marah sekitar 7,5 juta orang yang sudah biasa menikmati kebebasan di daerah otonomi itu. Contohnya dalam hal pendidikan, kesehatan dan kepolisian.      

Langkah pemerintah pusat yang membatasi pemerintah otonomi baru pertama kali terjadi dalam sejarah Spanyol, setelah berakhirnya kekuasaan ditaktor Francisco Franco antara tahun 1939-1975.

ml/vlz (rtr, afp)