Pemilu Legislatif Eropa Masuki Hari Pencoblosan

Sudah jauh Roberta Metsola berkeliling Eropa. Sejak beberapa bulan silam, presiden Parlemen Eropa asal Malta itu mengunjungi semua 27 negara anggota Uni Eropa demi menggalang partisipasi pemilih muda. "Gunakan suaramu!" begitu bunyi slogan kampanye di balai kota, universitas dan sekolah tersebut.

"Gambaran tentang Parlemen Eropa yang bisa kalian bayangkan adalah sekumpulan kursi biru berjumlah 700, yang harus dibagikan, terlepas dari apakah kalian memilih atau tidak," kata dia di hadapan kaum muda di Denmark. "Tapi sekarang kalian punya suara, kalian bisa mengubah sesuatu, kalian bisa mempengaruhi, siapa yang pantas mendapatkan kursi," imbuhnya.

Dengan sebanyak 350 juta warga yang berhak memilih, pemilu legislatif Uni Eropa adalah pesta demokrasi terbesar kedua di dunia. Tingkat partisipasi pada pemilu 2019 silam berkisar di angka 50 persen. Melalui sebuah jajak pendapat di awal tahun, Uni Eropa memperkirakan pemilihan kali ini akan menjaring sekitar 60 persen pemilih.

Tingginya tingkat partisipasi dirasa penting dalam pemilu yang dianggap sebagai ajang "penentuan nasib" atau "penentuan haluan politik" oleh banyak fraksi politik. Naiknya jumlah pemilih biasanya cenderung menguntungkan kelompok tengah dalam spektrum politik.

Di banyak negara UE, termasuk Jerman, musim kampanye lalu diwarnai oleh perdebatan soal keamanan dan pertahanan Eropa menyusul invasi Rusia di Ukraina. Menurut jajak pendapat teranyar, tema ekonomi dan sosial justru menjadi fokus utama rata-rata pemilih di ke27 negara anggota. Adapun tema migrasi sebaliknya tidak mendapat perhatian serius.

Survei perkirakan tambahan suara bagi populis kanan

Di banyak negara, aktivis demokrasi mengkhawatirkan peningkatan jumlah pemilih dari kelompok radikal kanan yang skeptis terhadap Uni Eropa dan cendrung berideologikan ultranasionalisme.

"Kelompok- kelompok populis menuntut agar Jerman meninggalkan Uni Eropa. Yang lain melihat Rusia di bawah Putin atau Cina di bawah Xi Jinping sebagai panutan bagi Eropa. Dan yang lain lagi ingin membubarkan UE, sungguh sebuah kegilaan yang merusak diri sendiri!" kata Kanselir Jerman Olaf Scholz.

"Kesatuan Eropa menjamin kesejahteraan dan masa depan kita," kata Olaf Scholz dalam sebuah video pemilu.

Di Prancis, Italia, Belanda, Belgia, Austria, dan Hongaria, partai sayap kanan menempati urutan pertama dalam perolehan suara. Di Polandia, Jerman dan Swedia, kelompok populis kanan berpotensi menjadi kekuatan terbesar kedua atau ketiga.

Partai Alternative für Deutschland AfD di Jerman, yang diduga kuat mengemban elemen ekstremis di tubuh organisasi, diperkirakan bisa memperoleh jumlah suara yang kurang lebih setara dengan dua partai pemerintah di Jerman, SPD dan Partai Hijau, di kisaran 15 persen.

Adapun partai konservatif yang beroposisi, Uni Kristen Demokrat, memimpin dukungan elektoral dengan 30 persen suara. Jumlah kursi untuk partai sayap kanan di Parlemen Eropa diperkirakan akan meningkat secara signifikan, menjadi antara 21 hingga 25 persen.

Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Meloni ingin galang aliansi kanan

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, yang juga ketua aliansi partai sayap kanan Eropa, EKR, telah mengumumkan ingin membentuk koalisi ultrakanan ala Italia di Parlemen Eropa. Meloni memerintah Italia sejak 18 bulan silam dengan dibantu aliansi populis dan ekstremis kanan.

Gagasan Meloni akan memecah koalisi terbesar di Parlemen Eropa, yang terdiri dari Fraksi Sosial Demokrat, Liberal dan Kristen Demokrat.

"Kita sedang menghadapi pemilu yang krusial, karena untuk pertama kalinya pemilu di Eropa dapat mengakhiri mayoritas yang tidak wajar dan mayoritas yang kontraproduktif. Kita harus tetap fokus dan tetap membumi. Mari kita tetap fokus pada cakrawala. ,' kata Giorgia Meloni saat tampil kampanye di Spanyol."

Dia ingin mendirikan fraksi nasionalis sayap kanan baru, bersama tokoh populis kanan Prancis Marine Le Pen, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, Partai PiS di Polandia dan sejumlah partai lain. Sejauh ini, Parlemen Eropa sudah memiliki dua fraksi besar di spektrum kanan.

Kemeseraan kaum konservatif dan radikal kanan

Kandidat utama Partai Demokrat Kristen Eropa, Presiden Komisi UE Ursula von der Leyen, tidak menutup kemungkinan adanya kolaborasi di masa depan dengan Meloni dkk.

Dalam sejumlah debat televisi, von der Leyen mengatakan syarat terbesar adalah dukungan bagi Ukraina dan tegaknya nilai-nilai Eropa, bukan keanggotaan partai. Menurutnya, Meloni  "sangat jelas pro-Eropa. Dia menentang Putin dan mendukung supremasi hukum. Hal ini telah mengatakannya dengan sangat jelas. Jika tidak berubah, kami akan menawarkan kerja sama," kata dia.

Fraksi sosial demokrat, liberal, hijau dan partai-partai kiri mengecam keras uluran tangan von der Leyen kepada Meloni. 

Menurut jajak pendapat terbaru, kekuatan Partai Kristen Demokrat dan Sosial Demokrat kurang lebih sama. Partai Liberal, Partai Hijau dan kiri sebaliknya akan kehilangan suara. Sebanyak 720 kursi akan dialokasikan pada periode legislatif baru, 15 lebih banyak dari sebelumnya.

Keterbatasan kuasa parlemen

Apapun koalisi yang terbentuk pada periode berikutnya, Parlemen Eropa hanyalah salah satu dari dua kamar legislatif UE. Badan ini  tidak dapat mengambil keputusan sendiri dan tidak dapat memilih pemerintahan. Parlemen juga sangat bergantung pada kerja sama dengan "Dewan Eropa” yang terdiri dari ke27 pemerintahan negara anggota.

Sebaliknya, pemerintah nasional juga bergantung pada persetujuan satu-satunya parlemen supranasional di dunia yang dipilih secara langsung. Tidak ada wilayah lain di dunia yang memiliki lembaga serupa yang dapat mengesahkan undang-undang lintas batas negara.

rzn/as