Pengadilan: Warga AS Berhak Membawa Senjata di Ruang Publik

Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Kamis (23/06) menolak aturan negara bagian New York tentang aturan pembatasan untuk membawa pistol tersembunyi di depan umum. Aturan itu dinilai tidak sesuai dengan konstitusi.

Putusan Mahkamah Agung itu diambil berdasarkan keputusan 6-3 hakim yang memungkinkan lebih banyak orang untuk membawa senjata secara legal di jalan-jalan New York dan kota-kota besar lainnya, seperti Los Angeles dan Boston.

Putusan ini menjadi keputusan senjata besar pertama pengadilan tinggi dalam lebih dari satu dekade, setelah serangkaian penembakan massal baru-baru ini.

Mengapa keputusan itu penting?

Hukum New York yang berlaku sejak 1913 mengatakan bahwa untuk membawa pistol tersembunyi, seseorang harus memiliki "alasan yang tepat." Seseorang harus meyakinkan petugas perizinan senjata api negara tentang kebutuhan nyata, bukan spekulatif, untuk membela diri. Lisensi juga dapat diberikan untuk kegiatan seperti berburu atau latihan target.

Para pendukung di New York mengatakan undang-undang itu pada akhirnya mencegah orang membawa senjata di jalan-jalan, yang mengarah pada kejahatan yang lebih ringan. Namun, hakim mengatakan persyaratan itu melanggar hak Amandemen Kedua untuk "menjaga dan memanggul senjata."

Hakim Clarence Thomas menulis untuk suara mayoritas bahwa konstitusi melindungi "hak individu untuk membawa pistol untuk membela diri di luar rumah."

Hakim Liberal Stephen Breyer, dalam perbedaan pendapat, menyoroti epidemi kekerasan senjata di AS dan mengatakan rekan-rekannya di mayoritas memerintah "tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang berpotensi mematikan" dari keputusan mereka.

Keputusan terakhir yang dibuat Mahkamah Agung tentang masalah senjata utama adalah pada tahun 2010 ketika Mahkamah Agung menetapkan hak nasional untuk menyimpan senjata di rumah untuk membela diri.

Apa yang terjadi sekarang?

Sekitar seperempat dari populasi AS tinggal di negara bagian yang sekarang kemungkinan akan terpengaruh oleh keputusan penetapan preseden. Tantangan terhadap undang-undang serupa sekarang mungkin terjadi di California, Hawaii, Maryland, Massachusetts, New Jersey, dan Rhode Island.

Gubernur California mengkritik keputusan itu sebagai langkah "sembrono" dan bersumpah bahwa negara bagiannya akan melanjutkan dengan undang-undang senjata baru.

Wali Kota New York City Eric Adams memperingatkan bahwa keputusan itu "mungkin telah membuka 'sungai' tambahan yang memberi makan 'lautan' kekerasan senjata."

"Kami akan bekerja sama untuk mengurangi risiko yang akan ditimbulkan keputusan ini setelah diterapkan, karena kami tidak dapat membiarkan New York menjadi Wild West," katanya dalam sebuah pernyataan.

Kongres AS saat ini sedang mengerjakan undang-undang senjata setelah penembakan massal di Texas, New York, dan California. Senator pada Kamis (23/06) malam meloloskan RUU sederhana tentang langkah-langkah keamanan senjata dengan suara 65-33. Diharapkan juga disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat, tindakan itu akan menjadi undang-undang pengendalian senjata pertama yang signifikan di AS dalam beberapa dasawarsa dan akan memerlukan pemeriksaan latar belakang pada lebih banyak orang yang membeli senjata api.

Amerika Serikat memiliki tingkat kepemilikan senjata dan penembakan massal tertinggi di antara negara-negara kaya. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mendesak para hakim untuk menegakkan hukum New York. Menanggapi keputusan itu, Biden mengatakan dia "sangat kecewa." Dia mendesak negara bagian untuk terus memberlakukan dan menegakkan hukum "akal sehat" untuk menjaga warga negara aman dari kekerasan senjata.

Sementara itu, Gubernur New York Kathy Hochul mengatakan keputusan itu datang pada saat yang sangat menyakitkan, setelah 10 orang tewas dalam penembakan massal di sebuah supermarket di Buffalo. "Keputusan ini bukan hanya sembrono. Ini tercela. Bukan itu yang diinginkan warga New York,'' katanya.

Senator New York Kirsten Gillibrand, seorang Demokrat, mengatakan keputusan itu "telah menempatkan jutaan orang Amerika di New York dan di seluruh negeri pada risiko kekerasan senjata yang lebih besar."

Elise Stefanik, seorang Republikan DPR AS yang mewakili sebuah distrik di negara bagian New York, menyebut keputusan itu "kemenangan bagi konstitusi dan kemenangan bagi pemilik senjata yang taat hukum."

rs/ha (AFP, Reuters)