Penjualan Panser ke Indonesia Dibahas Bundestag

Tokoh partai oposisi Jerman, Hans-Christian Ströbele dari Partai Hijau, mendesak pembahasan rencana penjualan 100 panser tempur bekas tipe Leopard 2 kepada Indonesia itu dalam sidang parlemen 19 Juli. Sebelumnya pemerintah Jerman menolak perundingan dalam bentuk apapun, terkait penjualan panser itu, selama Merkel masih berada di Indonesia.

"Samasekali tidak dibicarakan bisnis persenjataan", kata wakil juru bicara pemerintah Georg Streiter di Berlin. "Pernyataan Jakarta, yang disepakati Merkel dan presiden Yudhoyono Selasa (11/07) mengenai kerjasama ekonomi dan sosial, tidak memuat pasal bisnis persenjataan maupun rencana pengadaannya".

Senada dengan itu, jurubicara kementrian pertahanan, Stefan Paris mengatakan di Berlin, ada kesepakatan kerjasama pertahanan diantara kedua negara yang dijalin 27 Februari. "Tapi itu kesepakatan pertahanan biasa, yang juga dijalin dengan negara-negara lainnya, terkait tema pendidikan, penelitian dan pembangunan serta kerjasama mengatasi bencana", tambahnya.

Paris menegaskan, dalam kesepakatan tidak dibahas proyek konkret. "Apalagi menyangkut penjualan panser", tegas jurubicara kementrian pertahanan Jerman itu. Namun bulan Mei lalu, perlemen juga telah mendapat informasi , bahwa Indonesia secara lisan menyatakan berminat membeli persenjataan dari Jerman. "Tapi setelah itu tidak ada kelanjutannya, karena tidak ada permintaan resmi dari pihak Indonesia."

Menjelang kedatangan Merkel, media-media di Indonesia mengutip keterangan wakil menteri pertahanan Indonesia, Syafrie Samsuddin memberitakan rencana Indonesia membeli 100 panser tempur bekas tipe 2 A6 dari Jerman. Bahkan disebut-sebut, 15 panser pertama sudah akan disuplai bulan Oktober mendatang. Presiden Yudhoyono dalam pidatonya saat kunjungan Merkel, juga secara tidak langsung mengakui, adanya rencana pembelian panser itu.

Agus Setiawan (dpa,dapd,rtr)

Editor ; Andy Budiman