Tunda Kabinet, Jokowi Ingin Bersih
23 Oktober 2014
Para wartawan yang sempat menunggu di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok sampai Rabu malam (22/07) harus pulang dengan kecewa. Ternyata Presiden Jokowi batal mengumumkan nama-nama menteri yang baru. Padahal tempat itu sudah disiapkan sejak siang harinya.
Menurut laporan media, pengumuman kabinet tertunda karena dari daftar nama yang diberikan kepada lembaga anti korupsi KPK, ternyata ada delapan nama yang mendapat catatan negatif.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menerangkan kepada wartawan, catatan dari KPK ditanggapi dengan serius.
"Catatan dan rekomendasi dari KPK kita periksa ulang. Kita pertimbangkan lagi. Lalu cari calon baru", kata Kalla.
Selanjutnya ia mengatakan, yang terpenting adalah, "Jokowi sejak kampanye katakan kabinetnya harus bersih, jadi demi kepentingan bersama, para menterinya juga harus kredibel."
Presiden Jokowi sendiri mengakui, ada delapan nama yang mendapat catatan negatif dalam daftar nama yang sudah diperiksa dan dikembalikan oleh KPK.
"Ada delapan nama yang tidak diperbolehkan", kata Jokowi kepada wartawan dan menandaskan, nama-nama itu harus diganti.
Teknokrat diutamakan
Jokowi sebelumnya diberitakan siap mengumumkan 33 nama menteri di kabinetnya pada hari Selasa (21/10). Tapi sampai hari Kamis siang, nama-nama itu belum diumumkan secara resmi. Dari 33 menteri, 18 orang dipilih dari kalangan profesional, 15 orang dari partai politik pendukung koalisi pemerintahan.
"Pasar berharap bahwa kementerian yang mengurus ekonomi dan perusahaan-perusahaan negara akan dipimpin oleh orang-orang profesional", kata Harry Su, Kepala Divisi Riset dari Bahana Securities.
Jokowi diharapkan akan memangkas subsidi BBM sekitar bulan November untuk menghindari pembengkakan defisit anggaran. Tanpa pemotongan subsidi BBM, pemerintah yang baru tidak punya dana untuk program-program sosial dan pembangunan infrastruktur.
Tapi langkah ini bisa menyulut protes massal karena tidak populer di kalangan masyarakat. Pemangkasan subsidi BBM akan menjadi ujian besar pertama bagi pemerintah yang baru.
hp/vlz (rtr)