Survei PISA: Pendidikan Indonesia Enam Terbawah
5 Desember 2019
Survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh Programme for International Student Assessment (PISA), pada Selasa (3/12) di Paris, menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara.
Data ini menjadikan Indonesia bercokol di peringkat enam terbawah, masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Survei PISA merupakan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia, yang menilai kemampuan membaca, matematika dan sains.
Mengapa kualitas pendidikan Indonesia begitu buruk?
Kompetensi guru dan sistem yang membelenggu
Menurut pengamat pendidikan Budi Trikorayanto, setidaknya ada tiga masalah yang masih membelenggu pendidikan Indonesia:
1. Kualitas pengajar
Kompetensi guru di Indonesia masih berada di tingkat yang sangat rendah. Padahal Budi menilai, untuk menghasilkan murid-murid cerdas diperlukan sumber-sumber pengajar yang kompeten.
“Nomor satu sebenarnya faktor yang bisa membuat anak pintar atau tidak adalah guru. Jadi memang kompetensi guru kita sangat rendah, bisa dilihat dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) itu nilainya di bawah 5 rata-rata,” ujar Budi.
2. Sistem pendidikan yang membelenggu
Di era pendidikan 4.0, seharusnya guru tidak lagi menjadi ‘narasumber’ utama dalam sistem pembelajaran, melainkan sebagai pendamping, penyemangat dan fasilitator. Artinya, bila sistem pendidikan 4.0 ingin berhasil, maka anak-anak murid kini harus diedukasi untuk menjadi lebih aktif.
“Jadi kita masih menganut pendidikan massal, sekolah masih ‘pabrik’ , itu kan edukasi 2.0. Kita sudah di edukasi 4.0 yang sudah zamannya artificial intelligence (AI) bukan lagi pabrik,” ujarnya kepada DW Indonesia.
Budi mengharapkan anak-anak lebih diedukasi untuk aktif belajar dan mencari tahu sesuatu dari sumber-sumber lain di luar sekolah, misalnya lewat situs-situs yang terverifikasi dan memiliki kredibilitas di internet.
Terlebih setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mereka akan menjadi lebih cerdas bila mempelajari suatu hal yang berkenaan dengan minat dan bakatnya.
3. Lembaga pendidikan perlu pembenahan
Budi menekankan perlunya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang mencetak guru-guru berkualitas di masa depan. Ia mencontohkan salah satunya yakni Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).
“Kampus-kampus IKIP, yang model pengajarannya seperti itu membuat guru menjadi kurang punya ide kreativitas dan kurang eksplor dengan akademisnya. Sehingga setiap tahun ketika ada Uji Kompetensi Guru (UKG) mereka hasilnya selalu rendah,” sebutnya.
Baca juga: Pengamat: Penghapusan Ujian Nasional Berikan Keadilan Pendidikan Bagi Siswa
Belajar dari negara tetangga
Hasil penelitian PISA menyebutkan bahwa Indonesia mendapatkan angka 371 untuk kategori membaca, 379 untuk matematika dan 396 untuk ilmu pengetahuan (sains). Indonesia tertinggal dari Malaysia yang berada di peringkat ke-56, dengan mendapat nilai 415 untuk membaca, 440 untuk matematika dan 438 untuk sains.
Sementara, Singapura menempati peringkat nomor dua teratas, karena mempunyai sistem pendidikan yang matang.
“Di Singapura penghargaan untuk guru sangat tinggi dan persyaratan untuk menjadi guru juga tidak sembarangan. Jadi kalau tidak pintar banget, tidak bisa menjadi guru. Kalau ogah-ogahan belajar, susah jadi guru. Tapi mereka juga dapat imbal jasa yang sangat memuaskan,” katanya.
Budi kembali menegaskan bahwa sejumlah permasalah yang dihadapi Indonesia, seperti kesejahteraan guru, pada akhirnya bermuara kepada kompetensi seorang pengajar atau guru itu sendiri.
“Singapura memang menekankan kerja keras. Jadi bukan mengurangi jam belajar, kalau saya lihat. Kalau kita kan menekankan pada iman dan taqwa, serta anak berbahagia, itu repot juga. Belajar itu sesuatu yang serius dan perlu disiplin bukan supaya sekedar anak terlihat bahagia, anak beriman dan bertaqwa,” jelasnya.
Tinggalkan sistem pendidikan kuno
Budi menambahkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih terlalu kuno atau ia sebut ‘feodalistik’, sehingga kurang menghargai kebebasan berpikir.
Budi menambahkan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim harus berani menyederhanakan kurikulum, serta mengurangi aturan-aturan dan belenggu untuk menciptakan kebebasan pendidikan.
“Jadi yang feodalistik itu mesti dihilangkan mesti ada kesetaraan musti ada open source.
Saya kira Nadiem, dia lima tahun ini memulai dan tidak akan bisa di stop lagi, dia sudah buka pintu gerbangnya dan harus dilaksanakan,” paparnya.
Sejak dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim memang hadir dengan usulan-usulan baru untuk memajukan pendidikan Indonesia, seperti menciptakan pendidikan berbasis kompetensi dan karakter. Usulannya kini tengah dalam tahap pengkajian di Kemendikbud.
"Peran teknologi akan sangat besar dalam semuanya, kualitas, efisiensi dan administrasi sistem pendidikan sebesar ini ya," pungkas Nadiem, seperti dilansir dari Tirto.
Ia juga menanggapi hasil survei PISA tidak boleh dikesampiingkan. Justu survei ini menjadi acuan memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia selama lima tahun ke depan.
"Hasil penilaian PISA menjadi masukan yang berharga untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang akan menjadi fokus Pemerintah selama lima tahun ke depan. Menekankan pentingnya kompetensi guna meningkatkan kualitas untuk menghadapi tantangan Abad 21," kata Nadiem dalam keterangannya, Selasa (3/12/2019), seperti dilansir dari detikcom.
Kecenderungan zaman telah berubah ke arah yang lebih digital. Indonesia perlu segera berbenah dan menyongsong target pendidikan 4.0 untuk menciptakan manusia-manusia yang cerdas dan berbudi pekerti baik. (pkp/hp)