Perlu Solusi Politik bagi Gaza

Lebih lima milyar Dollar janji bantuan terkumpul dalam konferensi donor internasional untuk pembangunan kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang. Jumlah yang jauh di atas usulan permohonan bantuan dari pemerintah obotomi Palestina. Emirat Qatar menjanjikan bantuan lebih satu milyar Dollar. Jerman siapkan bantuan segera senilai 50 juta Euro.

Kesiapan masyarakat internasional untuk membantu Palestina itu tak diragukan lagi dan patut dipuji. Bantuan segera sangat diperlukan oleh lebih 100.000 warga Palestina yang tidak lagi punya rumah, karena hancur akibat perang. Bantuan juga dibutuhkan secepatnya oleh 1,7 juta warga, untuk menjamin suplai air bersih dan energi.

Tapi semua janji bantuan internasional itu tidak bisa mengelabui kenyataan bahwa sebuah solusi politik untuk konflik asimetris ini masih jauh dari jangkauan.

Kunci bagi sebuah solusi politik yang langgeng, yang bisa memicu perubahan situasi secara mendasar, berada di tangan Israel dan Mesir. Kedua negara itulah yang mengontrol perbatasan Jalur Gaza yang makin miskin.

Pencabutan blokade ganda oleh Israel dan Mesir, akan menjamin kelancaran transportasi barang dan orang, yang tentu saja berada di bawah pengawasan internasional. Jika dilakukan, ini akan menjadi langkah pertama dari jalan panjang untuk pembangunan ekonomi yang bisa berfungsi di Jalur Gaza.

Pekan mendatang perwakilan Palestina dan Israel dengan mediasi Mesir akan melakukan perundingan masa depan politik. Di sini aktor internasional harus berpartisipasi dan mendesak kedua pihak yang berkonflik.

Di satu sisi, pemerintahan persatuan Palestina harus mengambil alih tanggung jawab atas seluruh proses pembangunan kembali. Mereka juga harus menegaskan klaim administrasi sendirian terhadap Hamas, jika perlu secara politik atau dengan kekuatan militer

Dan di sisi lainnya, harus dilancarkan tekanan terhadap rezim penguasa Mesir di bawah Jenderal Al Sisi agar tidak terus menghujat dan mengisolasi Hamas. Karena dengan begitu, akan menggiring sebagian pengikut Hamas berlaih ke kubu jihadis Islamic State yang brutal.

Hingga kini terbukti, Hamas yang berhaluan nasional terlepas dari ideologinya yang patut dipertanyakan dan sikap militan terhadap Israel, merupakan kubu terdepan yang menentang kelompok jihadis internasional. Juga jika PM Israel Benyamin Neranjahu selalu beranggapan sebaliknya.

Dan pada akhirnya, Barat harus menekan Israel, sebagai kekuasaan pendudukan faktual, sesuai dengan hukum internasional, agar negara itu menjamin keselamatan warga sipil di Jalur Gaza.

Tapi yang lebih penting lagi, aktor politik di Barat harus berusaha sepenuh tenaga, agar Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur kembali terhubung. Mungkin dalam bentuk kesepakatan yang diawasi internasional, untuk menjamin kebutuhan keamanan Israel dan mengarah pada demiliterisasi Jalur Gaza, tanpa memisah-misahkan kawasan otonomi Palestina.

Tujuan pragmatisnya adalah, memanfaatkan kemungkinan peluang terakhir bagi realisasi solusi dua negara, dan secara final memutus spiral aksi kekerasan.