Pertahanan Jepang Diperkuat, Negara Tetangga Ricuh

Negara-negara tetangga Jepang mengecam peningkatan tajam anggaran pertahanan militer Jepang serta perubahan signifikan kebijakan keamanan Jepang, yang sejak lama dipegang oleh negara tersebut. Bahkan, pemerintah sekutu Jepang juga menyatakan kekhawatirannya atas meningkatnya perlombaan persenjataan di  kawasan Asia Timur.

Pemerintah Jepang mengumumkan pada 16 Desember lalu, pemerintah merencanakan meningkatkan anggaran pertahanan mereka secara drastis di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Jepang mengalokasikan sekitar 43 triliun yen (setara Rp5 quadriliun) untuk lima tahun mendatang dan meningkatkan anggaran pertahanan tahunannya menjadi 2% dari PDB negara itu pada tahun 2027.

Investasi tambahan juga mencakup pembelian dari luar negeri atau pengembangan domestik pesawat tempur canggih baru, drone, kapal selam diesel-listrik canggih terbaru, rudal jarak jauh, serta penambahan kapal perang.

Investasi juga akan digunakan pemerintah Jepang untuk meningkatkan kemampuan logistiknya, setelah mengambil pembelajaraan dari konflik di Ukraina, serta meningkatkan kemampuan perang siber dan juga perang antariksa.

Terkait anggaran pertahanan yang meningkat drastis, para pengritik menyebut Tokyo bergerak menjauh dari komitmen yang telah diabadikan dalam konstitusi Jepang setelah kekalahannya di Perang Dunia II, di mana tertulis secara eksplisit pelarangan penggunaan kekuatan militer dalam perselisihan internasional.

Elemen kunci dari peningkatan baru kekuatan militer Tokyo ini, salah satunya adalah pengembangan dan pengerahan senjata yang mampu menyerang pangkalan musuh, jika diyakini ancaman serangan akan dilancarkan ke Jepang dalam waktu dekat.

Peningkatan tantangan keamanan di Asia Timur

"Sayangnya, di sekitar negara kita, ada negara-negara yang melakukan upaya seperti peningkatan kemampuan nuklir, peningkatan kemampuan militer yang cepat, serta upaya sepihak untuk mengubah status quo secara paksa," kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, saat mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan Jepang itu pada 9 Desember lalu.

Korea Utara yang dalam beberapa bulan terakhir telah meluncurkan sejumlah besar rudal balistik jarak jauh baru tercanggihnya, kemungkinan dalam waktu dekat juga akan meluncurkan kapal selam terbaru yang dilengkapi dengan rudal dan berencana untuk melakukan uji coba nuklir bawah tanah ketujuhnya.

Korea Utara menanggapi dengan cepat pengumuman kenaikan anggaran pertahanan Jepang tersebut, melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri di Pyongyang yang menyebutkan, Tokyo "membawa krisis keamanan yang serius ke Semenanjung Korea dan Asia Timur."

Korea Utara juga menuduh Jepang sebagai "negara penjahat perang" dan berada dalam "pelanggaran yang tidak disengaja terhadap Piagam PBB." Pernyataan tersebut juga mengklaim bahwa Tokyo "berusaha untuk memenuhi niat jahatnya [dan] meningkatkan persenjataannya untuk kembali menginvasi” Korea. Kementerian Luar Negeri Pyongyang juga mengancam bahwa negaranya akan menanggapi sikap Jepang dengan "tindakan nyata," meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut atas pernyataanya.

Sementara Cina juga terus membangun benteng pertahanan di pulau-pulau sengketa dan pulau karang di Laut Cina Selatan, meskipun mendapat kecaman internasional. Beijing sudah menyatakan, Taiwan akan diintegrasikan paksa ke Cinadaratan jika perlu, dan juga terlibat sengketa teritorial dengan beberapa negara tetangganya, termasuk dengan Jepang, India, Korea Selatan, Vietnam, dan Filipina.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan melalui kedutaan besarnya di Tokyo, pemerintah Cina mengatakan, langkah Jepang ini telah "memprovokasi ketegangan dan konfrontasi regional". Pernyataan itu juga meminta Tokyo untuk berhenti menggunakan apa yang disebutnya sebagai terma "ancaman Cina", sebagai alasan untuk melakukan ekspansi kekuatan militer di Jepang.

Rusia turut bergabung Kamis (22/12) lalu, mengkritik Tokyo dengan mengklaim bahwa Jepang telah meninggalkan kebijakan pasifis selama beberapa dekade dan menggantinya dengan "militerisme yang tak terkendali." Sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri di Moskow menyebutkan,  keputusan Tokyo tersebut "pasti akan memicu tantangan keamanan baru dan menyebabkan adanya peningkatan ketegangan di kawasan Asia-Pasifik."

Kekhawatiran potensi perlombaan senjata di wilayah

Yakov Zinberg, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Kokushikan Tokyo mengatakan, kritik-kritik yang dilontarkan oleh saingan regional Jepang tersebut, "Sejalan dengan apa yang saya prediksi sebelum pengumuman" 

"Ketakutan saya adalah, bahwa kita hampir masuk ke dalam pusaran puncak perlombaan persenjataan di kawasan tersebut, dan mungkin saja itu sudah dimulai," kata Zinberg kepada tim DW.

"Tanggapan Korea Utara sebagian besar adalah retorika dan mereka tidak akan benar-benar menyerang Jepang, tetapi tanggapan ini adalah indikasi dari zaman kita," tambahnya. "Kita harus lebih khawatir kapada Cina dan Rusia, yang minggu ini sudah memulai latihan militer bersama di Laut Cina Timur, dan itu dapat dilihat sebagai sinyal yang mereka kirimkan kepada Jepang."

Jepang juga mengamati dengan seksama pergerakan kapal induk Cina, Liaoning, yang melakukan latihan pendaratan di lepas pantai pulau-pulau di sekitar kawasan Jepang selatan di Prefektur Okinawa. Sementara tiga kapal patroli pemerintah Cina lainnya, pada hari Kamis (20/12) telah menyusup ke perairan teritorial Jepang di sekitar kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur. Cina mengklaim bahwa pulau-pulau tak berpenghuni itu sebagai wilayahnya sendiri dan menyebutnya sebagai kepulauan Diaoyutai.

Zinberg mengatakan lebih lanjut, dia lebih terkejut dengan reaksi Seoul terhadap peningkatan anggaran belanja pertahanan Jepang itu. Pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol menyatakan, hal itu adalah "masalah serius" serta memperingatkan agar Tokyo berkonsultasi dengan Seoul menyangkut setiap isu keamanan yang melibatkan Semenanjung Korea.

Media Korea Selatan bahkan lebih tegas lagi. The Korea Times dalam sebuah editorialnya menuntut agar Tokyo "tidak melupakan pelajaran dari Perang Pasifik," yang sudah berakhir hampir 80 tahun yang lalu. Surat kabar tersebut juga menulis, "kelompok sayap kanan Jepang memiliki satu tujuan, yakni untuk mendapatkan kembali pengaruh militer dan politik negara mereka sebelumnya."

The Korea Herald dalam editorialnya menulis, rencana Jepang untuk mengembangkan kemampuan serangan balik militernya tersebut "menandai perubahan kebijakan yang signifikan." Editorial tersebut mengisyaratkan, Tokyo dapat menggunakan kekuatan militernya untuk "mengambil tindakan yang lebih provokatif" dalam merebut kembali pulau-pulau di tengah kawasan antara Semenanjung Korea dan Jepang yang telah dikuasai oleh Korea Selatan, namun turut diklaim kedaulatannya oleh Tokyo.

Pulau-pulau tersebut diduduki oleh unit polisi Korea Selatan dan dikenal sebagai Dok-do. Jepang bersikeras bahwa pulau-pulau tersebut harus dianggap sebagai bagian dari wilayah Jepang dan dikenal sebagai pulau Takeshima.

Mempertanyakan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan

Eunjung Lim, seorang profesor studi internasional di Universitas Nasional Kongju Korea Selatan, menunjukkan, hubungan antara Jepang dan Korea Selatan "sangat rumit" karena sejarah antar kedua negara tersebut.

"Ada dua alasan utama atas tanggapan dari Korea Selatan tersebut," kata Lim. "Yang pertama adalah skala peningkatannya, di mana hal itu membuat Jepang memiliki anggaran militer terbesar ketiga di dunia. Korea Selatan tidak dapat bersaing dengan itu karena PDB kami sekitar sepertiga dari PDB Jepang, sehingga penduduk di sini berpendapat bahwa itu terlalu berlebihan."

"Tapi alasan yang lebih mendasar adalah, ini bertentangan dengan konstitusi perdamaian Jepang," tambah Lim. "Jepang sekarang mengatakan, pihaknya memiliki hak untuk melakukan serangan balasan terhadap pangkalan militer musuh ketika mendeteksi ancaman, tetapi di bawah konstitusi kami, Korea Utara masih dianggap sebagai bagian dari Korea sehingga bisa dianggap sebagai serangan terhadap Korea Selatan juga."

Menurut Lim, akar masalahnya adalah perihal kepercayaan. "Saya pikir, mengingat adanya peningkatan kekuatan militer Cina dan bahkan tantangan yang ditimbulkan oleh Rusia, Jepang tidak punya banyak pilihan selain merevisi kebijakan keamanan nasionalnya," kata Lim.

"Tetapi rakyat Korea memiliki pengalaman traumatis tentang pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea dan banyak orang merasa bahwa kita tidak bisa mempercayai Jepang untuk menjadi sekutu yang dapat diandalkan."

"Kekhawatiran itu sekarang diperkuat oleh kaum konservatif dan nasionalis Korea Selatan di berbagai media. Dan sampai kekhawatiran mereka sepenuhnya diatasi, hingga saat itu mungkin sulit untuk mempercayai Jepang lagi," pungkas Lim. (kp/as)