Perusahaan Induk Facebook Digugat karena Hasutan Kebencian

Gugatan baru telah diajukan terhadap perusahaan induk Facebook, Meta, mengklaim bahwa platform tersebut memungkinkan hasutan kebencian dalam perang saudara Etiopia.

Gugatan diajukan di Kenya pada hari Selasa (13/12) oleh dua peneliti Etiopia dan kelompok hak asasi Kenya, Katiba Institute. Menurut pengadilan, penggugat menuduh Meta tidak hanya gagal menghapus atau memoderasi postingan kekerasan tentang konflik di wilayah Tigray, tetapi justru memperkuat postingan yang paling ganas.

Salah satu postingan ini mengakibatkan pembunuhan terhadap ayah seorang penggugat, kata gugatan itu.

Abrham Amare, seorang peneliti dan putra profesor kimia Meareg Amare, mengatakan bahwa ayahnya menjadi sasaran serangkaian postingan yang mengancam karena dia berasal dari etnis Tigrayan. Dia melaporkan postingan tersebut, beberapa di antaranya dibagikan lebih dari 50.000 kali, ke Facebook karena berisi alamat ayahnya dan menyerukan pembunuhannya.

Delapan hari setelah Meareg Amare dibunuh, Facebook baru menghapus postingan tersebut, kata peneliti.

Meta dan Facebook tolak tuduhan

Perusahaan Meta membantah klaim tersebut dan mengatakan mereka "berinvestasi besar-besaran dalam tim dan teknologi" untuk menghapus konten-konten kebencian.

"Kami mempekerjakan staf dengan pengetahuan dan keahlian lokal dan terus mengembangkan kemampuan kami untuk menangkap konten yang melanggar dalam bahasa yang paling banyak digunakan di Etiopia," kata juru bicara Meta Erin McPike.

Tahun lalu, dewan pengawas independen Meta merekomendasikan agar Facebook dan Instagram melakukan perubahan untuk melawan kecenderungan platform tersebut digunakan untuk menyebarkan pesan kebencian di Etiopia.

Bukan pertama kali Meta digugat

Menurut penggugat, hanya sedikit perubahan yang benar-benar terwujud. Mereka sekarang meminta pengadilan untuk memaksa Meta, yang memiliki pusat moderasi konten regionalnya di ibu kota Kenya, Nairobi, untuk menerapkan tindakan darurat guna membatasi konten kekerasan dan meningkatkan staf moderasi. Mereka juga menuntut dana ganti rugi sekitar USD2 miliar untuk para korban kekerasan karena posting di platform Meta.

Gugatan seperti itu bukan pertama kalinya dihadapi oleh Meta dan Facebook. Tuduhan serupa telah dibuat di Myanmar, Indonesia, Sri Lanka, dan Kamboja. Meta berulang kali menghadapi tuduhan bahwa mereka telah gagal mempekerjakan cukup staf moderasi yang akrab dengan bahasa dan budaya lokal.

Sejak pecahnya kembali kekerasan antara separatis dan pemerintah di Tigray pada tahun 2020, ribuan orang telah terbunuh dan jutaan lainnya mengungsi. Saat ini, kesepakatan damai yang ditandatangani bulan lalu tampaknya akan bertahan, meski ada ketegangan yang terus berlanjut.

hp/ha (Reuters, AFP, AP)