Jerman Dipaksa Benahi Postur Pertahanan dan Militernya

Ancaman dari Donald Trump, calon presiden Partai Republik, baru-baru ini bahwa Amerika Serikat "tidak akan melindungi Eropa jika masih ada ketimpangan dalam anggaran pertahanan , dan akan mendorong Rusia untuk melakukan apapun yang mereka inginkan," memicu tekanan dari para politisi terhadap Kanselir Jerman Olaf Scholz  untuk meningkatkan drastis anggaran militernya.

Karena meskipun meningkat, anggaran pertahanan Jerman yang saat ini sebesar 51,8 miliar Euro masih jauh di bawah syarat dua persen NATO, yang berarti anggaran pertahanan sebesar 85 miliar Euro. Kanselir Scholz juga mengumumkan anggaran khusus pembelian alat utama sistem pertahanan senilai 100 miliar Euro, tapi itu di luar budget reguler.

Roderich Kiesewetter, jurubicara komisi pertahanan dari partai oposisi Uni Kristen Demokrat menyebutkan, anggaran khusus pertahanan ini seharusnya dinaikkan tiga kali lipatnya. Sementara juru bicara kebijakan anggaran dari partai pemerintah SPD, Andreas Schwarz menyebutkan, akan sangat melegakan, jika anggaran pertahanan tidak dikenai aturan rem utang, dengan merujuk pada legislasi yang membatasi kemampuan pemerintah membuat utang melampaui kapasitas anggaran..

Tumpukan tagihan pertahanan

Kebanyakan analis sepakat, militer Jerman membutuhkan anggaran lebih besar untuk memenuhi tanggung jawab pertahanan di NATO. Eva Högl, anggota komisi pertahanan di parlemen, mengatakan dalam laporannya dari Maret tahun lalu bahwa Bundeswehr sejatinya membutuhkan 300 miliar Euro untuk memenuhi syarat kapabilitas pertahanan.

"Pidato Trump mengingatkan semua orang apa yang sedang dipertaruhkan," kata Rafael Loss, spesialis strategi pertahanan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, ECFR.

Meski jauh tertinggal, Kanselir Scholz menjanjikan pemerintahan koalisinya bakal mencapai target dua persen di masa jabatannya. Komitmen itu dibuat setelah invasi Rusia di Ukraina dan Jerman mengumumkan dana khusus pertahanan sebesar 100 miliar Euro untuk belanja alutsista hingga 2028.

Menurut sejumlah estimasi, Bundeswehr masih akan membutuhkan hingga 56 miliar Euro dana tambahan setiap tahun.

Memupus tabu payung nuklir

Kekhawatiran terhadap serangan Rusia sedemikian besar, sejumlah politisi kini mendesak adanya perlindungan payung nuklir di Eropa. Terutama setelah pidato Trump, desakan untuk membentuk satuan nuklir Eropa "bisa memicu masalah," kata Katarina Barley, bekas menteri SPD yang kini mencalonkan diri untuk pemilu parlemen Eropa.

Isu nuklir bisa memicu kontroversi. Saat ini, Prancis adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang memiliki senjata nuklir. Tiga negara lain anggota UE, Austria, Irlandia dan Malta, menandatangani pakta larangan senjata nuklir.

Adapun Jerman sudah menandatangani klausul "Dua Ditambah Empat" dalam perjanjian reunifikasi 1990, untuk tidak membeli atau memproduksi senjata nuklir. Prancis pun tidak sedang berencana memperluas program senjata nuklirnya.

"Terlebih, siapa yang berhak meluncurkan serangan nuklir?" tukas Rafael Loss, spesialis dari ECFR, "apakah presiden komisi Eropa?`apakah yang berwenang adalah presiden Dewan Eropa? Haruskah Parlemen Eropa dilibatkan? Anda lihat masalahnya?," kata dia.

Senjata nuklir milik Uni Eropa "akan sangat mengganggu tatanan nuklir glonal. Langkah ini bisa ditiru oleh negara di belahan dunia lain dan juga memaksa Jerman melanggar komitmen internasionalnya," imbuhnya.

"Saya tidak melihat adanya masa depan, di mana Uni Eropa dalam bentuknya saat ini akan mampu menjamin daya gertak nuklir yang kredibel."

rzn/as