Pimpinan Catalonia Mangkir di Pengadilan Spanyol

Kejaksaan Spanyol kemungkinan akan mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi mantan Presiden Catalan Carles Puigdemont dan beberapa anggota kabinetnya, setelah mereka gagal hadir dalam persidangan pengadilan di Spanyol hari Kamis (2/11).

Pengacara Puigdemont di Belgia, Paul Bekaert mengatakan, suasana di Spanyol "tidak baik" dan kliennya ingin mengambil "jarak tertentu". Namun dia menegaskan, kliennya akan bekerja sama dengan pengadilan.

"Jika diminta, dia akan bekerja sama dengan hakim Spanyol dan Belgia," kata Paul Bekaert kepada kantor berita Reuters.

Sebelumnya Carles Puigdemont yang lari bersama empat anggota kabinetnya ke Belgia mengatakan, dia akan mengabaikan perintah pengadilan untuk kembali ke Spanyol dan menjawab tuduhan pemberontakan, penghasutan dan penyalahgunaan dana publik yang berkaitan dengan gerakan separatis di wilayah tersebut.

Perdana Menteri Mariano Rajoy memecat Puigdemont beserta kabinetnya hari Jumat (27/10) lalu, beberapa jam setelah parlemen Catalonia mengumumkan sebuah deklarasi kemerdekaan secara sepihak. Pemerintahan otonomi dinyatakan bubar dan daerah Catalonia kini dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat.

"Ketika seseorang tidak muncul setelah dipanggil oleh hakim untuk bersaksi, di Spanyol atau negara Uni Eropa lainnya, biasanya akan dikeluarkansurat perintah penahanan," kata Ketua Mahkamah Agung Spanyol Carlos Lesmes.

Hari Kamis ini, Pengadilan Tinggi mendengar kesaksian lima anggota parlemen Catalonia, termasuk Wakil Puigdemont, Oriol Junqueras dan jurubicara pemerintah otonomi, Jordi Turull. Sidang pengadilan kemudian ditunda sampai 9 November mendatang atas permintaan pengacara para terdakwa.

Pengadilan masih akan menentukan, apakah para terdakwa harus masuk penjara sambil menunggu proses pengadilan, atau mereka tetap bebas bersyarat dan hanya perlu menyerahkan paspornya. Pengadilan memutuskan para pemimpin separatis Catalan untuk menyetor uang jaminan senilai 6,2 juta Euro.

Pemerintah pusat di Madrid sudah menetapkan jadwal pemilihan umum baru di daerah otonomi Catalonia, yaitu tanggal 21 Desember.

Keretakan kini dalam koalisi pro-kemerdekaan Catalonia. Beberapa pihak mencoba mencari solusi yang dinegosiasikan dengan pemerintah pusat. Dua jajak pendapat terbaru menunjukkan, dukungan untuk opsi kemerdekaan mungkin sudah mulai berkurang.