PM India Narendra Modi Didesak Berlakukan Lockdown Ketat
7 Mei 2021
Ketika gelombang kedua COVID-19 menghantam India, jumlah keseluruhan kasus infeksi tembus 21,49 juta, yang tersebar di kota-kota padat penduduk hingga desa-desa terpencil. Pada Jumat (07/05), India melaporkan hari 414.188 kasus baru dengan 3.915 kasus kematian.
Pakar medis mengatakan tingkat keparahan COVID-19 yang sebenarnya di India adalah lima hingga 10 kali lipat dari penghitungan resmi.
Dahsyatnya penyebaran infeksi corona di India membuat Perdana Menteri Narendra Modi menuai kritik karena tidak mampu bertindak cepat. Jajaran pemerintahannya juga mendapatkan sentimen negatif karena telah menunda program vaksinasi, yang menurut para ahli medis upaya itu merupakan satu-satunya harapan India untuk dapat mengendalikan gelombang kedua COVID-19.
Surat kabar Hindustan Times pada Jumat (07/05) menuntut: "Percepat pemberian vaksin, dan kendalikan gelombang kedua pandemi ..."
Tidak cukup vaksin
India tengah berjuang memproduksi dosis vaksin yang cukup untuk membendung 'tsunami' COVID-19. Meski telah memberikan setidaknya 157 juta dosis vaksin, tingkat inokulasi India mengalami penurunan tajam dalam beberapa hari terakhir.
"Setelah mencapai sekitar 4 juta sehari, kami sekarang turun menjadi 2,5 juta per hari karena kekurangan vaksin," kata Amartya Lahiri, seorang profesor ekonomi di Universitas British Columbia seperti dikutip surat kabar Mint.
"Target 5 juta per hari adalah batas bawah dari apa yang kita targetkan, bahkan pada tingkat itu, akan membutuhkan waktu satu tahun bagi kita memvaksin dua dosis untuk setiap orang. Sayangnya, situasinya kini sangat suram," tambahnya.
Desakan lockdown ketat
PM Modi menghadapi tekanan yang semakin besar untuk segera memberlakukan penguncian nasional yang jauh lebih ketat. Para ahli medis, pemimpin oposisi, hingga beberapa hakim Mahkamah Agung mendesaknya untuk menerapkan lockdown, sebagai satu-satunya pilihan menghambat penyebaran virus corona.
Modi, yang mengadakan konsultasi dengan para pemimpin terpilih dan pejabat negara bagian yang terkena dampak paling parah pada Kamis (06/05), sejauh ini telah menyerahkan tanggung jawab untuk memerangi virus kepada pemerintah negara bagian yang tidak memiliki perlengkapan yang memadai.
Srinath Reddy, Presiden Public Health Foundation of India, sebuah konsultan publik-swasta, mengakui bahwa sejumlah negara bagian mengalami intensitas epidemi yang berbeda, tetapi "strategi nasional yang terkoordinasi" masih sangat diperlukan.
Menurutnya, keputusan penanganan COVID-19 perlu didasarkan pada kondisi lokal, tetapi harus dikoordinasikan oleh pusat. "Seperti orkestra yang memainkan partitur yang sama, tetapi dengan instrumen yang berbeda," katanya.
ha/hp (Reuters, AP)