Polisi Jerman Peringatkan Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi

Pejabat polisi di Jerman pada Kamis (13/5) memperingatkan bahwa para sindikat pemalsu sudah mulai beroperasi menjual sertifikat vaksinasi COVID-19  palsu. Mereka juga memperingatkan bahwa masalah kriminalitas itu akan berlangsung untuk waktu lama selama ada pandemi.

Peringatan itu muncul setelah berbagai kawasan di Jerman mulai melakukan pelonggaran dan mencabut persyaratan pembatasan untuk individu yang telah divaksinasi atau yang pulih dari virus corona.

Pejabat polisi memperingatkan bahwa individu yang berpotensi menularkan COVID-19 bisa saja mencoba mendapatkan sertifikat palsu untuk menghindari persyaratan karantina perjalanan atau mengakses layanan-layanan lain yang memerlukan tes korona negatif.

Sertifikat di atas kertas rawan pemalsuan

"Masalah (pemalsuan) sudah ada hari ini dan akan tetap menjadi masalah untuk beberapa waktu, karena vaksinasi nanti akan dikaitkan dengan pengecualian dari pembatasan, atau yang sekarang semakin berkembang adalah keleluasaan untuk melakukan perjalanan," kata ketua Federasi Penyidik Jerman BDK, Sebastian Fiedler, kepada surat kabar Handelsblatt.

Fiedler mengatakan masalah yang dihadapi para penegak hukum tampaknya kurang dipertimbangkan ketika para politisi memperkenalkan pelonggaran untuk sebagian penduduk dengan berbagai persyaratan.

"Saya menganggap masalah pemalsuan sertifikat vaksinasi sebagai contoh khas dari fenomena baru yang bisa dengan mudah diprediksi," jelasnya.

Ketua Serikat Polisi Jerman DpolG, Rainer Wendt, juga memperingatkan kemungkinan pemalsuan dan mengimbau agar sertifikat vaksinasi dibuat sedemikian rupa sehingga tidak rawan pemalsuan.

"Bagi polisi, sangat sulit mendeteksi pemalsuan sertifikat yang dibuat di atas kertas, kalau pembuatannya tidak buruk," kata Rainer Wendt kepada surat kabar Osnabrücker Zeitung.

Polisi harus punya akses ke basis data kesehatan

Rainer Wendt mengusulkan agar petugas polisi, penjaga perbatasan dan penegak hukum di kota-kota harus diberikan akses ke basis data vaksinasi yang dikelola oleh badan penanganan pandemi Robert Koch Institute (RKI). Data tersebut sejauh ini hanya dilaporkan secara anonim, tanpa menyertakan data-data pribadi, oleh pusat vaksinasi. Sistem pelaporan itu "sekarang harus berubah", kata Wendt.

"Data tersebut harus dikirim ke RKI secara lengkap, artinya, dengan nama, data pribadi dan tanggal vaksinasi, dan juga disimpan di sana dalam bentuk yang bisa diakses," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Jens Spahn mengatakan sertifikat imunitas digital kemungkinan diterapkan di Berlin pada akhir Juni, sehingga lebih mudah untuk membuktikan secara pasti bahwa seseorang telah divaksinasi penuh.

Sebelumnya orang-orang yang telah divaksinasi penuh terhadap COVID-19, dan mereka yang telah pulih dari penyakit itu, mulai minggu lalu dibebaskan dari banyak pembatasan di Jerman. Di bawah aturan baru, jam malam dan batasan kontak sosial tidak lagi berlaku bagi mereka, dan mereka juga tidak perlu lagi memberikan hasil tes negatif untuk mengakses layanan tertentu.

Pemerintah Jerman pada hari Rabu (12/5) juga setuju untuk mengizinkan pelancong yang telah mendapat vaksinasi atau pulih dari COVID-19 untuk dibebaskan dari kewajiban karantina atau tes corona ketika melakukan perjalanan. Hanya pelancong yang datang ke Jerman dari daerah risiko tinggi yang tetap akan diawasi.

hp/gtp (dpa, afp, rtr)