Loyalis Suu Kyi, Win Myint, Terpilih Jadi Presiden Myanmar

Majelis Myanmar, gabungan dari majelis rendah dan majelis tinggi, dalam pemungutan suara hari Rabu (28/3) memilih Win Myint dengan 403 suara. Calon kubu militer Myint Swe mendapat 211 suara dan Wakil Presiden Henry Van Tio hanya meraih 18 suara.

Seperti pendahulunya Htin Kyaw, yang minggu lalu mengundrukan diri karena alasan kesehatan, Win Myint, 66 tahun, adalah pendukung setia Aung San Suu Kyi selama bertahun-tahun dalam perjuangan partai Liga Nasional untuk Demokrasi NLD..

Aung San Suu Kyi sendiri, setelah kemenangan besar NLD akhir 2015, menurut konstitusi Myanmar tidak boleh menjadi presiden, karena menikah dengan warga asing dan memiliki anak pemegang paspor asing. Suu Kyi sekarang secara resmi menjabat sebagai Konselor Negara, sebuah jabatan yang diciptakan khusus untuknya.

Aktivis NLD

Win Myint terpilih menjadi anggota parlemen pada pemilu  2012 dan terpilih lagi dalam pemilu 2015. Lahir di Delta Irrawaddy tahun 1951, dalam kurun tahun 1980-an dia menjadi pengacara. Win Myint kemudian masuk jadi anggota NLD dan sempat dipenjarakan oleh rejim militer Myanmar. Tahun 2010, dia menjadi anggota Komite Eksekutif Pusat NLD pimpinan Aung San Suu Kyi.

Presiden Myanmar dipilih oleh gabungan dua kamar parlemen. Militer masih punya peran khusus di parlemen dengan jatah 25 persen kursi dan tiga jabatan kabinet yang berkaitan dengan keamanan. Dengan kemenangan besar pada pemilu 2015, NLD memiliki mayoritas di majelis rendah dan majelis tinggi.

Aung Sin, teman dekat dan kolega Win Myint mengatakan: "Dia selalu bekerja sama dengan Aung San Suu Kyi dan mereka saling percaya." Analis independen Khin Zaw Win, direktur kelompok advokasi Tampadipa Institute menerangan, tidak banyak perubahan dalam program kepresidenan Myanmar, kecuali Win Myint menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan NLD dan militer.

Sekjen PBB kecam militer Myanmar soal Rohingya

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan "keterkejutan" terhadap pernyataan pimpinan militer Myanmar yang mengatakan, minoritas Rohingya tidak memiliki kesamaan dengan populasi lain di negara itu dan mereka bukan warganegara.

Guterres dalam sebuah pernyataan mengimbau "semua pemimpin di Myanmar untuk mengambil sikap terpadu melawan hasutan kebencian dan mempromosikan keharmonisan komunal ".

Jenderal senior Min Aung Hlaing mengatakan dalam sebuah pidato militer minggu lalu di Negara Bagian Kachin utara, kaum Rohingya "tidak memiliki karakteristik atau budaya apa pun yang sama dengan etnis Myanmar ".

Dia juga mengatakan, ketegangan di Rakhine "dipicu orang-orang Bengali yang menuntut kewarganegaraan".

Hampir 700.000 warga etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak militer melancarkan operasi di negara bagian Rakhine di barat Myanmar. Aksi ini merupakan jawaban terhadap serangan kelompok pemberontak terhadap pasukan keamanan bulan Agustus tahun lalu.

hp/as (dpa, ap)