Presiden Cina Xi Jinping Kunjungi Xinjiang

Presiden Cina, Xi Jinping, melakukan kunjungan resmi ke Xinjiang pada Jumat (15/7), seperti  dilaporkan kantor berita pemerintah, Xinhua. 

Dalam lawatannya itu, Xi antara lain menemui perwakilan Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC), sebuah organisasi paramiliter Cina yang dituduh AS mengawal pelanggaran HAM di Xinjiang.

Sang presiden memuji XPCC karena telah "mencapai kemajuan pesat,” dalam reformasi dan pengembangan Xinjiang, lapor Xinhua. 

Dunia Barat sejak lama mengecam tindakan Cina sebagai "genosida” terhadap etnis minoritas Uigur. Tuduhan itu mengiringi laporan lembaga HAM yang mencatat bagaimana Cina secara sistematis menghilangkan kebudayaan dan sejarah etnis Uigur. 

Beijing sebaliknya menganggap tuduhan itu sebagai "kebohongan terbesar abad ini.”

Di Xinjiang, Presiden Xi tampil di televisi menemui mahasiswa dan pejabat lokal dalam suasana santai, ikut bernyanyi dan menari, sembari dilatari tepuk tangan penduduk lokal berkostum tradisional.

Xi sedang menyiapkan Kongres Partai Komunis Cina pada akhir tahun nanti, di mana dia akan mengakhiri tradisi dua masa jabatan di Cina dan menyalonkan diri untuk masa jabatan ketiga.

Boikot ekonomi

Sementara itu, Amerika Serikat sejak Selasa (12/7) lalu mulai menjalankan UU Pencegahan Buruh Paksa Uigur (ULFPA) yang melarang impor produk dari Xinjiang. UU yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada Desember lalu itu mewajibkan perusahaan memindahkan sentra produksinya ke tempat lain untuk mendapat izin impor.

"Kami mendukung sekutu dan mitra kami untuk membebaskan rantai suplai global dari praktik pekerjaan paksa, mengecam kekejian di Xinjiang dan mendesak pemerintah Cina untuk segera mengakhiri pelanggaran HAM di Xinjiang,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

"Bersama dengan lembaga federal lain, kami akan terus mengingatkan perusahaan-perusahaan swasta untuk menaati aturan hukum Amerika Serikat,” imbuhnya.

Xinjiang merupakan salah satu produsen kapas terbesar di dunia. Kawasan ini juga merupakan sentra produksi panel surya di Cina yang juga diekspor ke luar negeri. 

Pekan lalu, AS menerbitkan daftar perusahaan yang aktif di Xinjiang, terutama produsen elektronik, dan mengancam perusahaan lain dengan larangan impor jika menggunakan produk asal Xinjiang dalam rantai suplainya.

Langkah AS itu dikecam oleh Beijing yang menolak tuduhan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur.

"Dengan ULFPA, AS ingin menciptakan ilusi praktik buruh paksa di Xinjiang dan mendorong dunia untuk bercerai dengan Cina,” kata juru bicara Kemenlu di Beijing, Wang Wenbin. Menurutnya, tuduhan tersebut merupakan "kebohongan besar oleh kekuatan anti-Cina.”

Dalam kunjungannya pada Jumat (15/7), Presiden Xi mengumumkan Xinjiang sebagai "area inti dan pusat" pengembangan ekonomi berupa pembangunan pelabuhan, rel kereta dan pembangkit listrik untuk menghubungkan Cina dengan wilayah Asia Tengah dan Eropa Timur.

rzn/hp (ap,rtr)