Jokowi Batal Lantik Budi Gunawan

Presiden Joko Widodo diberitakan telah mengambil keputusan untuk membatalkan pelantikan Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Informasi tersebut didapatkan wartawan dari beberapa sumber dekat dengan istana.

Jokowi menominasikan Budi Gunawam sebagai Kapolri setelah menerima masukan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Komisi DPR kemudian dengan suara bulat menyetujui Budi Gunawan setelah melakukan fit and proper test dengan wawancara langsung.

Namun keputusan itu mengundang protes luas di kalangan masyarakat, karena Budi Gunawan beberapa tahun lalu terkait dengan isu "rekening gendut" perwira polisi yang diduga hasil korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Namun yang bersangkutan menolak panggilan KPK untuk diperiksa.

Sumber-sumber istana

Aksi masyarakat menolak korupsi dan pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri kemudian meluas mencakup berbagai kalangan. Salahn satu aksi besar terakhir digalang kelompok Perempuan Indonesia Anti Korupsi yang menyebar ke berbagai daerah dan memanfaatkan media sosial dengan hashtag #9gebrakan dan #9gebrakanPIA.

Beberapa kantor berita sekarang melaporkan, dua sumber istana kepada wartawan membenarkan bahwa Presiden Jokowi dalam sebuah pertemuan pribadi menyatakan tidak akan melantik Budi Gunawan.

Tim independen yang dibentuk Presiden dan terdiri dari para hali hukum, aktivis anti korupsi dan tokoh masyarakat juga memberi rekomendasi agar Budi Gunawan tidak dilantik. Namun sampai berita ini dibuat, Presiden Jokowi belum mengeluarkan pengumuman resmi.

Tekanan dari PDIP

Beberapa politisi PDIP, antara lain pelaksana tugas Sekjen Hasto Kristiyanto, selama minggu-minggu terakhir mengeluarkan ancaman terselubung atau terbuka kepada Jokowi dan menuntut agar Budi Gunawan segera dilantik, dengan alasan bahwa parlemen sudah menerima Jenderal Polisi itu sekalipun ia menjadi tersangka KPK. Mereka mengecam Jokowi tidak bertindak sesuai konstitusi dan menyatakan partainya akan melakukan langkah balasan.

Pengamat politik Paul Rowland mengatakan di Jakarta, pembatalan pelantikan Budi Gunawan akan menguatkan lagi dukungan masyarakat terhadap Jokowi yang belakangan melemah.

"Orang-orang menuntut Jokowi karena mereka tidak setuju dengan keputusan Presiden, dan Jokowi sekarang membutuhkan mereka untuk melakukan agenda reformasinya," kata Rowland kepada kantor berita Reuters.

"Berkat Jokowi, Partai Megawati sekarang bisa berkuasa setelah melewati tahun-tahun panjang beroposisi, tetapi mereka tetap tidak punya mayoritas di parlemen. Jadi mereka juga tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada setiap orang," tambah Rowland.

Menurut sebuah jajajak pendapat di Indonesia, dukungan masyarakat terhadap Presiden Jokowi bulan ini turun drastis menjadi 45 persen, dari 72 persen pada Agustus 2014, setelah ia memenangkan pemilu presiden.

hp/yf (rtr, afp)