Protes Corona Jerman: Hak Kebebasan atau Keselamatan Publik?

Protes besar Sabtu (01/08) lalu di Berlin untuk menolak langkah-langkah pemerintah Jerman dalam menahan laju penyebaran virus corona, telah menyulut perdebatan baru. Di satu sisi, masyarakat dijamin hak konstitusinya untuk berkumpul, sementara di sisi lain, perlindungan kesehatan masyarakat terutama di masa pandemi juga tidak kalah penting.

Para pemrotes dalam aksi “Hari Kebebasan” pada Sabtu lalu itu berpendapat bahwa pemerintah Jerman sengaja melebih-lebihkan ancaman virus corona. Sebagian besar dari sekitar 20.000 pengunjuk rasa pun tidak memakai masker atau menjaga jarak.

Polisi Berlin akhirnya membubarkan aksi protes di lokasi utama, seperti yang dilakukan di banyak titik lain. Secara keseluruhan, berbagai protes pada Sabtu (01/08) itu sejatinya berlangsung damai. Meskipun ada 45 polisi yang cedera akibat insiden-insiden tertentu selama aksi protes.

Pada Senin (03/08), beberapa politisi Jerman mengutuk aksi para demonstran. Menteri Kehakiman Federal Christine Lambrecht mengatakan kepada surat kabar Süddeutsche Zeitung bahwa dia "kurang memahami" para demonstran yang berpandangan tidak perlu menaati aturan jaga jarak sosial. Meski begitu, ia juga menambahkan bahwa hak untuk berkumpul adalah "hak hukum yang sangat penting."

"Mengganggu adalah kata yang terlalu sepele," kata Walikota Berlin Michael Müller pada kantor berita publik lokal RBB, menanggapi aksi protes Sabtu lalu.

"Mereka datang dari Frankfurt dan Stuttgart untuk mengamuk di kota kita. Mereka mendapat hak demonstrasi berdasarkan aturan kesehatan tapi mereka abaikan. Dan yang terburuk adalah mereka tidak mengenali fakta-fakta dan membahayakan kesehatan orang lain”, tambahnya.

Tetapi pernyataan Müller dan otoritas Berlin tidak luput dari kritik. Di Jerman, izin demonstrasi didasarkan pada otoritas lokal, meskipun keputusan sebagian besar terikat oleh konstitusi Jerman yang menjamin hak untuk berdemonstrasi kecuali ketika demo berubah menjadi kekerasan, jika peserta membawa senjata, atau jika wajah mereka tertutup (yang tentu saja menimbulkan perdebatan hukum sendiri di masa pandemi).

Masalah yang rumit

Tetap saja, permohonan izin untuk aksi protes harus diajukan ke polisi setidaknya 48 jam sebelumnya. Tujuan utamanya, agar polisi dapat menutup jalan dan memastikan keselamatan publik. Dan Asosiasi Kota dan Kotamadya Jerman (DStGB) mengatakan bahwa Müller harusnya menetapkan aturan yang lebih ketat pada hari Sabtu (01/08).

“Dia tentu dapat mempertimbangkan apakah pembatasan jumlah peserta dimungkinkan,” kata juru bicara DStGB, Alexander Handschuh, kepada DW.

“Jika tidak mungkin lagi menegakkan peraturan saat ini karena jumlah orang, maka harus bisa untuk membatasi jumlahnya. "

Handschuh juga menyarankan bahwa otoritas Berlin seharusnya mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan langsung untuk membatasi jumlah orang yang berkumpul di satu tempat. Tetapi, Handschuh pun mengakui, pandemi telah menciptakan tantangan baru bagi pihak berwenang.

Paulina Starski, seorang peneliti senior di Institut Max Planck untuk Hukum Publik Komparatif dan Hukum Internasional di Heidelberg, menjelaskan bahwa pihak berwenang hanya dapat menutup demonstrasi jika ada bahaya langsung terhadap keamanan publik - yang dapat mencakup ancaman terhadap hak-hak konstitusional masyarakat, orang lain atau perintah hukum itu sendiri.

Kondisi khusus di tengah pandemi

Tentu saja, peraturan yang saat ini harus ditegakkan oleh polisi adalah pedoman jarak sosial.

"Ya, Anda bisa mengatakan itu, karena polisi harus memastikan penegakan hukum," kata Starski. "Ditambah, penyelenggara demonstrasi harus mempertimbangkan keselamatan fisik orang lain, jadi kamu tentu bisa berargumen tentang itu dalam kasus pandemi."

Di sisi lain pengadilan memiliki tugas untuk melindungi orang-orang yang hak konstitusinya dilanggar. Seperti yang dijelaskan Starski, pengadilan seringnya berpihak pada hak-hak warga daripada polisi. Hal ini didasarkan pada pelajaran yang dipetik selama masa otoriter Jerman yang kelam.

Menurut Starski tidak bisa dipungkiri bahwa ada bahaya pihak berwenang dapat menggunakan langkah-langkah pencegahan virus corona untuk mengurangi kebebasan konstitusional. "Tentu saja," katanya.

"Aturan baru selama penguncian ketat menyebabkan situasi di mana kebebasan berkumpul sebagian besar ditangguhkan secara de facto - tetapi keputusan pengadilan berikutnya yang memungkinkan demonstrasi, hadir sebagai penyeimbang sejak saat itu,” tambahnya.

"Ini adalah masalah mendasar dari situasi virus corona yang dibahas banyak pengacara konstitusional karena ada kebutuhan politik besar untuk bertindak untuk melindungi kesehatan masyarakat,” tambahnya. "Sekarang kita berada dalam fase peninjauan - apakah ada pedoman konstitusi yang perlu diikuti? Karena dari sudut pandang konstitusi, kecenderungannya selalu ke arah melindungi kebebasan.'' (pkp/gtp)