Raja Malaysia: Jangan Lanjutkan “Ketidakpastian Politik”

Parlemen Malaysia bersidang untuk pertama kalinya hari Senin (18/5) sejak pemerintah baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengambil alih kekuasaan Maret lalu dari tangan politisi senior Mahathir Mohamad.

Pada sidang pertama parlemen Malaysia sejak Muhyiddin Yassid dilantik sebagai Perdana Menteri baru menggantikan Mahathir Mohamad, Raja Abdullah (foto artikel) hari Senin (18/5) menegaskan dukungannya kepada pemerintahan baru yang disebutnya "memiliki dukungan mayoritas” di parlemen.

Raja Malaysia mengingatkan anggota parlemen agar tidak menyeret negara itu ke dalam "ketidakpastian politik”. Malaysia terjerumus dalam krisis pemerintahan setelah Mahathir Mohammad kehilangan dukungan di parlemen dan aliansi Perikatan Nasional mengambil alih kendali dan mengusung Yassin Muhyiddin sebagai pemimpin baru.

"Perbedaan-perbedaan ini harus berfungsi sebagai dasar untuk memicu ide-ide baru guna mengembangkan dan menyatukan negara, bukan sebaliknya," kata Raja Abdullah.

"Saya ingin memberi saran, jangan menyeret negara ini lagi ke dalam ketidakpastian politik, ketika warga sudah menghadapi berbagai masalah dan masa depan yang sulit karena pandemi COVID-19," tambahnya.

Krisis politik berkepanjangan

Sidang parlemen berlangsung singkat dan hanya diisi dengan pidato Yang di-Pertuan Agong Raja Abdullah sebagai Kepala Negara Persemakmuran Malaysia. Sebelumnya diberitakan ada upaya dari kubu Mahathir Mohamad untuk merebut kembali kekuasaan melalui mosi tidak percaya. Namun mosi tidak percaya yang diajukan minggu lalu gagal mendapat dukungan mayoritas di parlemen.

Kekalutan politik di Malaysia terjadi sejak akhir Februari lalu, setelah kubu Mahathir Mohammad yang beraliansi dengan bekas lawan politiknya Anwar Ibrahim kehilangan dukungan di parlemen.Mahathir Mohamad lalu menyatakan pengunduran diri, sebelum dia digulingkan lewat mosi tidak percaya di parlemen.

Mahathir Mohamad, 94 tahun, naik lagi ke puncak kekuasaan setelah aliansi Pakatan Nasional memenangkan pemilu tahun 2018, yang menyingkirkan PM Najib Razak dari UMNO. Najib Razak sendiri didera berbagai tuduhan korupsi dan akhirnya harus menghadapi proses pengadilan.

Mahathir Mohamad kemudian membuat kejutan dengan membebaskan rival lamanya Anwar Ibrahim dari tahanan yang menyepakati pembentukan koalisi pemerintahan. Antara lain disepakati pembagian kekuasaan: Mahathir Mohamad akan memerintah setengah masa legislasi, setelah itu ia digantikan oleh Anwar Ibrahim. Namun menjelang pengalihan kekuasan kepada Anwar Ibrahim, koalisi pendukung pemerintah pecah karena banyak pihak tidak setuju dan beralih mencari dukungan oposisi.

Mahathir Mohamad kini menyebut Muhyiddin Yassin, yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di bawah pemerintahannya, sebagai "pengkhianat", dan mengklaim dia masih memiliki dukungan besar di parlemen dan bisa membentuk pemerintahan baru.

Mahathir Mohamad ingin come back lagi?

Menurut konstitusi, Raja Malaysia berhak menunjuk mandat membentuk pemerintahan, dengan mempertimbangkan suara mayoritas di parlemen.Untuk mencapai mayoritas dibutuhkan dukungan dari setidaknya 112 anggota parlemen. Mahathir Mohamad mengklaim dia bisa mendapatkan dukungan dari 114 anggota parlemen.

Dalam pidatonya di parlemen hari Senin, Raja Abdullah menegaskan bahwa dia melaksanakan tanggung jawabnya secara "transparan dan adil " dan menambahkan bahwa dia dulu telah memohon Mahathir Mohamad agar tidak mengundurkan diri.

Mahathir Mohamad hari Senin (18/5) mengatakan, dia berhak mengajukan mosi tidak percaya saat parlemen kembali bersidang tanggal 13 Juli mendatang. Kubu oposisi mengeritik pemerintahan Muhyiddin Yassin yang dianggap tidak membuka kesempatan debat mengnai penanganan wabah corona dan krisis ekonomi saat ini. vlz/hp (rtr, dpa, ap)