Sejuta Warga Uighur dalam "Kamp Tahanan" Cina
11 Agustus 2018Jumat (10/08), Komisi PBB untuk Eliminasi Diskriminasi Rasial memulai pemeriksaan dua hari yang diadakan tiap tahun, tentang situasi hak asasi manusia di Cina. Badan itu memulai pekerjaannya dengan menyuarakan "kekhawatiran mendalam" tentang situasi yang dihadapi warga Muslim Uighur di Cina.
Wakil ketua komisi, Gay McDougall mengatakan di Jenewa, "Sejumlah laporan yang bisa dipercaya mengungkap langkah Cina untuk menekan ekstremisme yang bersifat keagamaan "mengubah kawasan otonomi Uighur menjadi sesuatu yang menyerupai kamp penahanan berukuran besar yang dirahasiakan, ibaratnya 'zona tanpa hak'."
McDougall juga mengungkap, sekitar dua juta warga Uighur di kawasan otonomi Xinjiang dipaksa untuk ikut "kamp-kamp politik untuk indoktrinasi".
21% dari penangkapan di tahun 2017
Sumber yang dikutip McDougall antara lain Pembela HAM Cina, sebuah kelompok aktivis yang tahun lalu melaporkan bahwa 21% penangkapan yang terjadi tahun 2017 terjadi di daerah Xinjiang.
Delegasi Cina yang beranggotakan 50 orang dalam pertemuan di Jenewa tidak memberikan reaksi terhadap tuduhan yang dilontarkan McDougall. Sebelumnya, Duta Besar Cina pada PBB di Jenewa, Yu Jianhua mengatakan, negaranya mengambil langkah-langkah untuk mencapai persamaan dan solidaritas di antara seluruh kelompok etnis.
"Musuh negara"
McDougall menuduh Cina memperlakukan warga Uighur dan kaum Muslim lain ibaratnya "musuh negara" akibat identitas etnik dan agama mereka. Sementara salah seorang anggota komisi PBB, Fatima-Binta Victoire Dah mempertanyakan, setinggi apa tingkat kebebasan beragama yang dimiliki kaum Uighur, dan hak hukum apa yang melindungi mereka agar bisa mempraktekkan ajaran agamanya.
Pemerintah Cina mengklaim, kawasan Xinjiang menghadapi ancaman dari kaum Islamis dan ekstremis yang mengadakan serangan, dan menyulut keresahan antara kaum minoritas Uighur dan mayoritas Han. Sementara kritikus mengatakan, warga Uighur ditempatkan dalam pengawasan, dan jadi target pemerintah, yang mengirim ribuan ke kamp tahanan dan indokstrinasi. Komisi PBB di Jenewa akan bertemu lagi Senin lusa.
ml/yf (ap,rtr)