Rohingya di Myanmar Korban “Ethnic Cleansing”?

Dewan Keamanan PBB hari Rabu /13/9) mengecam kekerasan di Myanmar yang telah menyebabkan hampir 380.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft dalam pernyataan pers Dewan Keamanan (DK) PBB mengatakan, setelah konsultasi tertutup, DK PBB mengeluarkan pernyataan paling keras selama sembilan tahun terakhir. Dia menyebut ini sebagai "langkah penting yang pertama."

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara tegas menyerukan diakhirinya kekerasan di negara bagian Rakhine di Myanmar, dan mengirim surat resmi kepada DK PBB untuk mengemukakan kekhawatirannya. Inilah pertama kalinya seorang Sekjen PBB melakukan hal itu 1989.

Organisasi hak asasi Human Rights Watch dan Amnesty International sebelumnya mendesak DK PBB agar tidak mengabaikan "pembersihan etnis" Rohingya yang berskala besar dan menuntut agar pertemuan terbuka mengenai masalah itu.

"Ini adalah langkah pertama, namun DK PBB perlu meningkatkan ini sampai pada tingkat yang seharusnya untuk menghadapi krisis besar pembersihan etnis," kata Direktur Human Rights Watch Louis Charbonneau. Ia menambahkan: "Kami belum melihat (langkah) itu."

Sekjen PBB Antonio Guterres pada sebuah konferensi pers menyebut krisis di Myanmar sebagai salah satu dari dua isu internasional"di puncak keprihatinan global," bersama dengan krisis Korea Utara.

Pekan lalu sekitar 125.000 pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan "jumlahnya sekarang meningkat tiga kali lipat menjadi hampir 380.000," kata Guterres.

Etnis Rohingya telah menghadapi puluhan tahun diskriminasi dan penganiayaan oleh rejim di Myanmar, yang menolak memberi status kewarganegaraan kepada mereka, meskipun mereka sudah berabad-abad berakar di negara itu.

Krisis di Myanmar meletus pada 25 Agustus, ketika sebuah kelompok gerilyawan Rohingya menyerang pos polisi di negara bagian Rakhine, Myanmar, menewaskan selusin petugas keamanan.

Hal itu mendorong militer Myanmar meluncurkan "operasi pembersihan" terhadap pemberontak, memicu gelombang kekerasan yang menyebabkan ratusan orang tewas, ribuan rumah terbakar, dan puluhan ribu orang melarikan diri ke Bangladesh.

Guterres mengulangi kecamannya terhadap serangan gerilyawan Rohingya, namun mengatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh militer Myanmar saat ini terhadap warga sipil "sama sekali tidak dapat diterima."

Sekjen PBB itu meminta pemerintah Myanmar "untuk menghentikan tindakan militer, mengakhiri kekerasan, menegakkan supremasi hukum dan mengakui hak-hak semua orang yang harus meninggalkan negara tersebut." Dia juga mengulangi seruannya agar pemerintah memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya atau setidaknya status hukum sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Pernyataan Dewan Keamanan PBB mengakui adanya serangan 25 Agustus terhadap pasukan keamanan Myanmar namun "mengecam kekerasan berikutnya" yang menyebabkan lebih sekitar 380.000 orang melarikan diri ke Bangladesh.

Sekjen PBB Guterres mengatakan, dia telah berbicara dengan pimpinan Myanmar Aung San Suu Kyi beberapa kali tentang "tragedi dramatis" itu. Pemerintah Myanmar hari Rabu (13/9) mengumumkan, Aung San Suu Kyi tidak akan menghadiri Sidang Umum PBB minggu depan. Suu Kyi mendapat kritikan tajam dari berbagai penjuru dunia, termasuk para pemenang hadiah nobel perdamaian, karena dianggap tidak mengurus krisis Rohingya.

hp/ap (ap, afp, rtr)