1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Siapa Panelis Debat Pemilu Presiden 2019?

17 Januari 2019

Debat perdana dari rangkaian lima debat presidensial akan digelar Kamis (17/01) malam dengan tema meliputi isu penegakan hukum, korupsi, HAM dan terorisme. Siapa saja panelis dalam debat pemilu presiden 2019?

https://p.dw.com/p/3Bhpr
Symbolbild Gericht Gesetz Waage und Hammer
Foto: Fotolia/Sebastian Duda

Ahmad Taufan Damanik

Ahmad Taufan Damanik merupakan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk periode kurun waktu tahun 2017-2020. Lelaki kelahiran Pematang Siantar ini  merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Ia merupakan lulusan University of Essex, yang  menjadi pegiat hak asasi manusia dan ikut mendirikan Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) pada tahun  1986. Ia pernah meraih penghargaan Examplary Humanitarian, Human Rights and Peace Building During Aceh in Conflict and Situation, dalam rangka The 10th Anniversary of Peach in Aceh dari Aceh Peace Forum,  pada tahun 2015.

Agus Rahardjo

Agus Rahardjo merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode tahun 2015 hingga 2019. Agus Rahardjo resmi menjadi insinyur Indonesia pertama yang memimpin lembaga penegakan hukum tanpa latar belakang pendidikan tinggi formal hukum dan pengalaman karier di lembaga penegakan hukum. Selama menjabat sebagai Ketua KPK, ia telah menangani sejumlah kasus korupsi besar seperti kasus e-KTP dan kasus korupsi proyek Meikarta.

Agus Rahardjo pernah berkarir di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada tahun 2006, Rahardjo menjadi Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ) sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Reformasi dan modernisasi pelayanan publik di bawah kepempimpinannya mengangkat namanya hingga dikenal publik. Ia dinilai aktif dalam berkampanye melawan korupsi.

Bivitri Susanti

Ahli hukum tata negara ini adalah salah satu pelopor pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu juga sempat menjabat Direktur Eksekutif PSHK dalam periode tahun  2003 hingga 2007. Meski dikenal sebagai pakar dalam bidang Hukum Konstitusi, keahliannya juga mencakup advokasi kebijakan, reformasi peradilan, dan antikorupsi.

Margarito Kamis

Margarito Kamis  berasal dari Ternate,  Maluku Utara. Ia meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate di bawah bimbingan Alm. Prof. Baharuddin Lopa, S.H. dengan konsentrasi Ilmu Hukum Pidana, lalu ia melanjutkan pendidikannya di pascasarjana Universitas Hasanuddin dengan konsentrasi Hukum Agraria, Makassar, Sulawesi Selatan.  Ia menyandang gelar Doktor dari Universitas Indonesia di bawah bimbingan Prof. Ismail Suny, Prof. Jimly Asshiddiqie, dan Alm. Prof. Adnan Buyung Nasution.  Ia merupakan putra Ternate pertama yang menyandang gelar tersebut

Ahli hukum tata negara ini pernah menjadi Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara di era Yusril Izha Mahendra, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Hikmahanto Juwana

Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia ini mendirikan Indonesia Society of International Law (ISIL) pada tahun  2002. Hikmahanto menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia, Universitas Keio, dan Universitas Nottingham. Ia pernah menjabat sebagai tenaga ahli atau staf ahli untuk sejumlah instansi pemerintah, antara lain untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pria yang satu ini kerap terlibat dalam debat capres. Ia salah satu moderator untuk debat Pilpres pada tahun 2014.

Bagir Manan

Bagir Manan merupakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada periode tahun 2001 hingga 2008. Bagir mendapatkan gelar doktoralnya di Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun  1990 dan merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung.

Bagir terpilih sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia periode 2010—2013 kemudian terpilih lagi untuk periode 2013-2016.

ap/ts (dari berbagai sumber)