Sidang Aung San Suu Kyi Dimulai Pertengahan Februari
31 Januari 2022
Jadwal persidangan dipastikan pada Senin (31/1), oleh seorang narasumber Reuters yang dekat dengan kasus tersebut. Dalam dakwaan yang dilayangkan junta militer Myanmar, Aung San Suu Kyi antara lain dituduh bersekongkol dengan Komisi Pemilihan Umum dalam proses penghitungan suara selama pemilihan umum 2020.
Sejak melancarkan kudeta setahun silam, Junta yang dipimpin Jendral Min Aung Hlaing mengajukan selusinan dakwaan hukum terhadap pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi itu. Jika kalah, Suu Kyi terancam dibui selama lebih dari satu abad.
Sejauh ini, Suu Kyi sudah divonis enam tahun penjara dalam dua kasus berbeda. Di setiap kesempatan, dia selalu menolak semua tuduhan yang didakwakan.
Suu Kyi menghadapi dakwaan yang sama dengan bekas Presiden Myanmar, Win Myint, dan bekas anggota kabinet, Min Thu. Menurut sumber Reuters yang menolak membocorkan identitasnya, ketiganya terancam hukuman kurung maksimal tiga tahun.
Juru bicara junta enggan berkomentar ketika dihubungi. Pemerintahan militer Myanamr sebelumnya menyatakan Suu Kyi akan mendapat kesempatan membela dirinya di hadapan pengadilan independen.
Pemilu tanpa konsensus militer
Militer Myanmar melandasi kudeta pada 1 Februari 2021 dengan dalih praktik kecurangan yang menggugurkan hasil pemilu 2020. Dalam kontestasi demokratis tersebut, NLD memperkuat porsi mayoritas, ketika Partai Uni Solidaritas dan Perkembangan (USDP) dukungan militer kehilangan kursi di parlemen.
NLD selama ini bersikeras menolak semua tuduhan kecurangan oleh Tatmadaw. Militer pernah juga menganulir hasil pemilu 1990, ketika perolehan suara NLD mencapai 90 persen.
Meski sepakat memulihkan supremasi sipil pada 2010 silam, Tatmadaw tetap menikmati akses tidak berbatas terhadap politik praktis Myanmar. Selain menduduki sejumlah posisi kunci di kabinet, para jendral juga memiliki perwakilan tetap di parlemen sebesar 25 persen.
Pemilu 2020 sendiri secara umum diklaim berlangsung fair oleh kebanyakan pemantau domestik dan internasional.
Namun begitu, Human Rights Watch menilai penyelenggaraan pemilu "cacat secara fundamental,” karena meniadakan hak pilih bagi warga etnis Rohingya. Lembaga HAM internasional itu juga mencatat adanya praktik diskriminasi dan penyensoran terhadap partai-partai oposisi, termasuk juga USDP, oleh pemerintah.
Hal ini mendasari peringatan Jendral Min Aung Hlaing kepada NLD, lima hari jelang pencoblosan awal November 2020 silam. Saat itu dia menuduh pemerintah sudah melakukan "kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dterima.”
Dalam sebuah unggahan di Facebook, Suu Kyi merespons dengan meminta pendukungnya untuk tidak terintimidasi. Namun tekanan memuncak ketka sehari setelah penghitungan suara, giliran USDP yang mengeluhkan kecurangan pemilu dan menuntut militer melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan negara.
rzn/hp (rtr,afp)