PBB Akan Gelar Sidang Umum Istimewa tentang Ukraina

Beijing hari Senin (28/2) menyerukan de-eskalasi dalam krisis Ukraina ketika Rusia dan Ukraina bersiap melakukan pembicaraan pertama mereka sejak invasi Moskow ke Ukraina.

Cina selama ini melakukan langkah diplomatik yang hati-hati untuk menyeimbangkan garis kebijakan luar negeri - bahwa kedaulatan suatu negara adalah sakral dan tidak dicampuri pihak luar - dengan sambal tetap mendukung Moskow sebagai salah satu sekutu dekat.

Cina berulang kali menolak untuk mengutuk tindakan Vladimir Putin atau menggunakan istilah "invasi", yang ditolak oleh Rusia. Hari Jumat lalu (25/2), Cina memilih untuk abstain di Dewan Keamanan PBB saat AS mengajukan rancangani resolusi yang akan mengutuk tindakan Rusia di Ukraina. Presiden Cina Xi Jinping mengatakan kepada Putin dalam panggilan telepon pekan lalu bahwa dia berharap krisis ini dapat diselesaikan dengan "mekanisme keamanan Eropa yang seimbang, efektif dan berkelanjutan melalui negosiasi."

Cina desak AS Kembali ke "dialog dan kerjasama"

Di lain pihak, Kedutaan Besar Cina di Kiev pada hari Minggu (27/2) memperingatkan warganya untuk tidak "memprovokasi" penduduk setempat dan menahan diri untuk tidak mengungkapkan kewarganegaraan merek. Cina sebelumnya memberitahu warganya untuk men inggalkan Kiev dan menempelkan bendera Cina di kendaraan mereka.

Hari Senin (28/2) Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi meminta AS untuk mengambil langkah-langkah guna meningkatkan hubungan. Pernyataan itu disampaikan secara virtual di sebuah forum yang menandai peringatan 50 tahun Komunike Shanghai, yang ditandatangani selama kunjungan Presiden AS Richard Nixon tahun 1972 ke Cina. Wang Yi mendesak Washington untuk "mengembalikan kebijakan Cina yang masuk akal dan pragmatis” dan bekerja dengan Cina untuk "menempatkan hubungan kedua negara pada jalurnya”.

Kedua belah pihak perlu melihat hubungan mereka "dalam perspektif yang lebih luas, dengan sikap yang lebih inklusif, dan memilih dialog kerja sama daripada konfrontasi,” kata Wang Yi.

India akan mengevakuasi warganya dari Ukraina

Perdana Menteri Narendra Modi hari Senin (28/2) bertemu dengan para pejabat senior untuk membahas upaya evakuasi warganya, di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang keselamatan sekitar 16.000 warga India yang masih berada di Ukraina, kebanyakan dari mereka adalah pelajar.

India berencana mengirim empat menteri senior ke negara-negara perbatasan Ukraina, kata sumber pemerintah Senin. Sementara para pemimpin oposisi dan orang tua siswa mendesak PM Narendra Modi mengambil tindakan segera untuk mengevakuasi siswa yang berada di Ukraina.

Sidang Umum Istimewa PBB hari Senin diagendakan, setelah Dewan Keamanan hari Jumat (25/2) gagal mencapai kesepakatan untuk resolusi menghentikan perang di Ukraina yang diajukan AS. Rancangan resolusi itu disetujui 11 anggota Dewan Keamanan, tapi ditolak oleh Rusia. India, Cina dan Uni Emirat Arab memberi suara abstain.

AS kemudian menuntut penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa PBB. Untuk penyelenggaraan sidang istimewa, hanya dibutuhkan dukungan 9 dari seluruhnya 15 anggota Dewan Keamanan. Berbeda dengan di Dewan Keamanan, dalam Sidang Umum PBB seluruh 193 anggota memiliki suara dam hak berbicara. Tapi keputusan Sidang Umum PBB tidak bersifat mengikat.

hp/yf (afp, ap, rtr)