Tidak Ada Tambahan Dana Parpol, PKS Berang

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah, mengecam pemerintahan Jokowi yang membatalkan kenaikan bantuan keuangan bagi partai politik. Menurut Fahri, sejak awal justru pemerintah yang mengusulkan kenaikan dana parpol itu.

"Government tiba-tiba menolak, lah siapa yang mulai? Datangnya dari pemerintah kok," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/06), seperti dikutip Kompas Online.

Fahri menuntut pemerintah konsisten dengan sikapnya. Kenaikan dana parpol ini sangat penting bagi perkembangan partai politik ke depan. Kenaikan dana bantuan itu, kata dia, bisa mengurangi korupsi.

"Sekarang tiba-tiba mereka 'balik badan' sehingga dipersepsikan partai politik rakus dan lain-lain," kata tokoh PKS yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu.

Hingga saat ini, setiap partai politik di DPR mendapat bantuan dana parpol sebesar Rp 108 untuk setiap perolehan suara. Total bantuan yang diambil dari APBN itu tercatat sekitar 13 miliar Rupiah.

Masih dipertimbangkan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerangkan, tambahan dana parpol akan diberikan tahun depan, tapi belum jelas berapa besarnya. "Semuanya masih menunggu pembahasan Kementerian Keuangan dan DPR", ujar dia.

"Soal jadi atau tidak, nanti terserah Menkeu dan DPR," tambah Tjahjo di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Mendagri menambahkan, usulan tambahan dana diajukan karena sejak 10 tahun terakhir, besarannya tidak mengalami perubahan.

"Kami melihat dari seberapa banyak pembangunan infrastruktur. Kalau anggaran tercukupi untuk infrastruktur, pertumbuhan ekonomi baik, pasti dana tambahan dipertimbangkan," kata Mendagri.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pembahasan RAPBN 2016 memperlihatkan gejala kuat adanya "perampokan sistematis" anggaran rakyat untuk dana politik.

Manajer Advokasi-Investigasi FITRA Apung Widadi mengatakan, upaya menyedot dana politik dari APBN 2016 terlihat dari kuatnya ambisi Dewan Perwakilan Rakyat memperjuangkan dana aspirasi yang jumlahnya mencapai Rp 11,2 triliun serta upaya mencairkan dana bantuan partai politik hingga Rp 10 triliun per tahun.

Golkar minta naik 100 kali lipat

Politisi Partai Golkar Rambe Kamarulzaman menerangkan, anggaran negara yang diperuntukkan bagi bantuan pendanaan partai politik saat ini masih jauh dari cukup. Menurut dia, seharusnya negara menyalurkan bantuan 100 kali lipat, atau sebesar Rp 10.000 per suara.

"Harusnya Rp 10.000 per suara ya. Sebab, parpol itu di UUD 1945 sudah jelas posisinya sebagai lembaga yang mencalonkan kader di pemilu legislatif," kata Rambe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Di Jerman, parpol pemenang pemilu juga mendapat bantuan pendanaan dari anggaran negara, yang besarnya berdasarkan hasil perolehan suara.

hp/as (kompas, cnnindonesia)