Tertibkan Pajak demi IMF, Pakistan Perparah Kemiskinan?

Pakistan ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen tahun ini, kata Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb, ketika mengumumkan rancangan anggaran belanja negara pada pekan ini di parlemen.

Dia menegaskan pentingnya membenahi retribusi pajak agar tidak semakin membebani kelompok yang sudah taat pajak. Sasaran anggaran yang baru adalah menjamin pembagian beban pajak yang adil, kata dia.

Menurut Aurangzeb, inflasi di Pakistan saat ini telah turun ke level 12 persen per tahun. Padahal, pada tahun 2023 lalu, angka inflasi di negeri Asia Selatan itu sempat melampaui angka 40 persen, yang menyulut aksi protes warga akibat lonjakan harga kebutuhan pokok.

"Sekarang kita bergerak ke arah yang benar,” ujarnya, seraya menambahkan target penerimaan pajak sebesar USD44 miliar, atau 40 perseni lebih besar dibandingkan tahun fiskal saat ini.

Penerimaan pajak merupakan isu besar dalam tata kelola keuangan di Pakistan, di mana uang cendrung beredar di sektor informal. Belum jelas, bagaimana pemerintah di Islamabad ingin menggiatkan retribusi dalam skala yang diinginkan.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Kemiskinan di pelupuk mata

Dengan tingginya harga bahan pangan, pungutan pajak dikhawatirkan akan semakin menambah beban kemiskinan, menurut Shahnaz Akhter, seorang pekerja domestik di Islamabad.

"Harga bahan makanan harian di pasar saja saat ini sudah naik setiap pekan, dan tidak ada regulasi untuk mengendalikan haga atau memudahkan kehidupan warga miskin," kata ibu enam anak berusia 45 tahun itu.

Dia mengaku frustasi, setelah pemerintah sebelumnya juga tidak menyediakan program bantuan bagi rakyat miskin ketika krisis ekonomi mulai melanda.

Anggaran sarat pajak

Sentimen serupa sudah disuarakan ekonom Pakistan terkait minimnya porsi bantuan sosial dalam belanja tahunan pemerintah. "Anggaran ini tidak akan memudahkan kehidupan rakyat Pakistan. Isinya berat dengan pajak," kata Safiya Aftab, pakar ekonomi Pakistan.

Ekonom di Islamabad itu meyakini warga miskin terpukul dua kali oleh dua pemerintahan terakhir di Pakistan.

 "Kenaikan anggaran dibebankan kepada rakyat miskin," kata dia, "terutama dalam bentuk kenaikan harga bahan bakar dan tari listrik."

Meniti tantangan ekonomi

Ketika warga bergulat dengan meningkatnya biaya kebutuhan dasar, pemerintah menganggarkan kenaikan gaji bagi pegawai negeri. Pada saat yang sama, negosiasi dengan Dana Moneter Internasional, IMF, terus berlanjut seputar dana talangan bagi Pakistan.

Pemerintah berharap bisa menerima pinjaman segar antara USD6 miliar hingga USD8 miliar. Suntikan dana ini sangat penting untuk menstabilkan perekonomian, terutama setelah hampir dinyatakan gagal bayar utang pada tahun 2023.

"Anggaran Pakistan akan membantu konsolidasi fiskal dan secara umum sejalan dengan pedoman IMF,” kata Mohammed Sohail, direktur Topline Securities, sebuah perusahaan pialang di Karachi.

"Meskipun target pengumpulan pajaknya tinggi, kami percaya bahwa dengan mempertimbangkan langkah-langkah perpajakan baru, Pakistan mungkin dapat mendekati angka perkiraan defisit fiskal.”

Sektor informal hambat anggaran

Saat ini, cuma segelintir masyarakat yang berkontribusi kepada belanja negara. Rendahnya penerimaan antara lain disebabkan oleh maraknya korupsi yang melibatkan otoritas pajak dan pelaku usaha.

Dari setiap 100 rupee yang dikumpulkan dari pajak, hanya 38 rupee yang masuk ke pemerintah, lapor harian The Express Tribune pada Desember 2023 lalu. Sisanya sebesar 62 rupee dibagi di antara wajib pajak, petugas pajak dan praktisi hukum.

Ekonom Pakistan Aftab meragukan tumbuhnya kesadaraan wajib pajak, jika sebagian besar perekonomian masih dibiarkan berputar secara informal.

Yang ada, menurut Aftab, "masyarakat akan semakin berusaha menghindari pajak atau memindahkan bisnis mereka yang sah ke sektor informal."

Kebangkitan ekonomi?

Bencana seakan datang bertubi-tubi, ketika krisis ekonomi menciptakan ketidakstabilan politik yang semakin memperlemah kuasa pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi.

Pakistan nyaris terhindar dari status gagal bayar pada tahun lalu, ketika nilai tukar mata uang rupee anjlok terhadap dolar AS, yang menyusutkan devisa negara dan menguapkan duit untuk membiayai impor bahan baku.

"Anggaran ini bukan untuk stabilitas ekonomi, ini untuk menunjukkan kepada IMF upaya dan komitmen pemerintah bahwa untuk benar-benar dapat melakukan reformasi kebijakan ekonomi,” kata Abid Qaiyum Suleri, seorang analis kebijakan sosial.

"Pada dasarnya, anggaran ini adalah salah satu agenda untuk memulai negosiasi dengan IMF untuk program perpanjangan dana berikutnya.”

rzn/hp