DPRD Jember: Perlu Tes Keperawananan di Sekolah

Usulan itu dikemukakan Mufti dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Jember dengan Dinas Pendidikan setempat.

"Sangat memprihatinkan ketika pendidikan di Jember yang katanya maju, tapi miris mendengar ada siswa berumur SMP berhubungan seksual sebelum ada akad nikah," kata Mufti, sebagaimana dikutip inilah.com.

"Kalau perlu dicek dulu keperawanan kalau mau lulus. Kalau tidak perawan, tidak lulus. Ini serius. Demi masa depan," tandasnya.

Menurut Mufti, kalau tidak ada peraturan yang membatasi, maka kerusakan moral akan semakin sulit dikendalikan.

"Jadi kalau indikator keperawanan masuk dalam syarat kelulusan, saya setuju sekali," katanya.

Hanya untuk perempuan

Yang penting, lanjut Mufti, moralitas menjadi syarat kelulusan. "Karena kalau Jember prestasinya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus, itu bukan suatu keberhasilan," tambah Mufti Ali.

Lalu bagaimana dengan murid laki-laki? "Laki-laki ini tidak bisa terus dites seperti perempuan, ya. Tapi minimal begini: ketika yang perempuan takut dengan adanya perda ini, maka yang laki-laki akan terhindar dari itu," kata Mufti selanjutnya.

Tahun yang lalu, pihak Kepolisian Indonesia jadi sorotan karena melakukan tes keperawanan terhadap perempuan dalam prosedur penerimaan. Praktek itu menyulut kecaman luas.

hp/yf (kna,dpa,inilah.com)