Turki Gelar Pengadilan Percobaan Kudeta

Sidang pengadilan terhadap mantan perwira tinggi militer sudah dimulai awal minggu ini. Para bekas komandan harus memberi kesaksian di hadapan pengadilan tentang peran mereka dalam upaya penggulingan pemerintahan tahun 1997. Mereka semua dituduh merencanakan kudeta terhadap pemerintahan Partai AKP. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dan AKP menyebut proses pengadilan ini sebagai "transformasi menuju demokrasi".

"Turki saat ini berada dalam proses normalisasi", kata Ahmet Aydin, Wakil Ketua AKP. "Turki sedang menerapkan sistem yang baru. Sebuah sistem yang menghormati negara hukum dan demokrasi."

Tapi proses pengadilan ini, yang juga dikenal sebagai kasus Ergenekon, dikritik dengan keras oleh kalangan oposisi. Mereka menuduh AKP sedang melakukan islamisasi Turki dan hanya ingin membalas dendam kepada kelompok sekuler.

Percobaan Kudeta atau Rekayasa Pemerintah?

Anggota parlemen Kamer Genc dari partai CHP mengatakan, peristiwa tahun 1997 adalah upaya kalangan sekuler membendung pengaruh kelompok Islamis yang ingin mengubah prinsip negara sekuler di Turki. "Tanggal 28 Februari 1997, Dewan Keamanan Nasional mengambil langkah untuk mempertahankan negara sekuler dari ancaman Islamis", katanya.

Tahun 1997, militer Turki yang mulai kehilangan pengaruh melancarkan kampanye menentang pengaruh kelompok Islamis. Tetapi militer tidak melakukan perebutan kekuasaan seperti tahun 1960, 1971 dan 1980. Para petinggi militer melancarkan kampanye di belakang layar untuk menekan pemerintah yang dikuasai kubu Islam agar mengundurkan diri.

Pengamat politik Deniz Zeyrek, penerbit harian liberal "Radikal" menerangkan, militer tahun 1997 memang melakukan intervensi. "Tekanan waktu itu tidak hanya dirasakan kelompok Islam, melainkan juga jurnalis dan para demokrat." Banyak media waktu itu ditekan.

Deniz Zeyek mengatakan, jika proses pengadilan sekarang dilakukan secara terbuka dan adil, ini bisa membantu Turki menjadi lebih demokratis. "Saya tidak seluruhnya setuju dengan proses ini. Tapi saya optimis, kasus ini bisa membawa Turki selangkah lebih maju dalam demokrasi."

Jangan Jadi Ajang Balas Dendam

Menurut Zeyek, proses pengadilan harus berjalan dengan transparan dan bebas dari mentalitas balas dendam. "Sayangnya, emosi balas dendam dalam kasus-kasus seperti ini sangat besar. Inilah yang sedang membayangi kasus aktual ini", katanya.

Sejak 2008, pemerintah Turki menggelar penyidikan dan pengadilan spektakuler terhadap bekas petinggi militer, tokoh oposisi, ilmuwan dan jurnalis. Lebih dari 250 pensiunan militer, di antaranya bekas Komandan Militer Jendral Ilker Basburg dijebloskan ke penjara. September tahun lalu, sekitar 300 bekas perwira tinggi sudah dijatuhi hukuman penjara dengan tuduhan percobaan kudeta terhadap pemerintahan AKP. Semua terdakwa membantah tuduhan itu dan mengajukan naik banding.

Para pengkritik menilai, semua proses pengadilan ini berlatar belakang politik. Pemerintah ingin meredam pengaruh militer dalam masyarakat Turki. Menurut jajak pendapat yang dilakukan baru-baru ini, 54 persen rakyat Turki menganggap proses pengadilan ini tidak dilakukan secara adil.