Uni Eropa Perluas Sanksi Bagi Suriah

Dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri Uni Eropa di Brussel, diputuskan perluasan sanksi terhadap rezim di Damaskus. Katalog sanksi baru antara lain, membekukan seluruh asset bank nasional Suriah di Uni Eropa. Pencekalan terhadap tujuh menteri Suriah memasuki Uni Eropa. Melarang penerbangan atau pendaratan pesawat barang dari dan ke Suriah. Serta melarang perdagangan emas, batu mulia dan logam mulia lainnya.

Pimpinan urusan politik luar negeri Uni Eropa, Catherine Ashton mengatakan, keptusan itu bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah di Damaskus. Uni Eropa sebelumnya telah menetapkan larangan impor untuk minyak bumi dari Suriah serta larangan berinvestasi di sektor perminyakan dan gas bumi.

Namun para menteri luar negeri Uni Eropa juga menegaskan, jika dilakukan reformasi demokratis, Eropa akan mendukung Suriah. Segera setelah transisi kekuasaan dilakukan, Uni Eropa akan membantu mendorong penguatan sektor ekonomi dan keuangan, serta bantuan dalam reformasi politik.

Menteri luar negeri Belanda, Uri Rosenthal mengatakan kepada para wartawan, Uni Eropa juga mempertimbangkan pengiriman misi penjaga perdamaian ke Suriah yang dilanda situasi mirip perang saudara.

Kekerasan bayangi referendum

Sementara itu, referendum konstitusi baru yang kontroversial di Suriah tuntas digelar, dengan dibayangi aksi kekerasan terbaru. Sekitar 14,6 juta pemilih dipanggil, untuk memberikan suaranya bagi dua amandemen konstitusi. Yakni diakhirinya kekuasaan tunggal Partai Baath setelah berkuasa hampir lima dasawarsa. Serta pembatasan masa jabatan presiden, menjadi maksimal dua kali tujuh tahun.

Pemerintah di Damaskus mengumumkan, sekitar 90 persen pemilih menyetujui perubahan konstitusi yang diusulkan presiden Assad. Disebutkan, keikutsertaan pemilih mencapai 57 persen.

Kelompok oposisi memboikot referendum. Mereka mengritik, kekuasaan presiden yang nyaris absolut, samasekali tidak dibatasi. Berbeda dengan laporan pemerintah, para aktivis melaporkan, di sebagian besar kawasan, referendum diboikot.

Menurut laporan aktivis pembela hak asasi, wilayah kota kubu pemberontak di Homs, terus digempur granat. Dalam serangan militer akhir pekan lalu sedikitnya 150 orang tewas. Serangan ke kota Homs hari Senin (27/02) menurut laporan aktivis, menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai puluhan lainnya.

Barat kecam referendum

Menteri luar negeri Jerman, Guido Westerwelle mengatakan di Berlin Senin (27/02), referendum itu hanya lelucon. “Voting bohong-bohongan tidak akan menuntaskan krisis“, kata menlu Jerman.

Sementara menteri luar negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton mengatakan, referendum konstitusi yang digelar Minggu (26/02) sebagai acara sinis. Ia mengimbau warga Suriah yang masih mendukung Assad, untuk berbalik menentangnya.

Sebaliknya Cina dan Rusia menolak kritik dari menlu AS itu. Beijing dan Moskow secara senada menyebutkan, sikap barat terhadap rezim Assad sebagai sinis dan tidak dapat diterima.

Agus Setiawan (dpa/afp/rtr/dapd)

Editor : Dyan Kostermans