Uni Eropa Setujui Aturan Lebih Ketat untuk Migran Ilegal
10 Februari 2023
Aturan baru yang lebih ketat yang disepakati para pemimpin Uni Eropa merupakan respons atas kekhawatiran meningkatnya imigrasi tak beraturan yang telah menjadi isu hangat di beberapa negara anggota.
Masalah tersebut merupakan "tantangan bagi Eropa yang membutuhkan tanggapan Eropa," kata para pemimpin Uni Eropa dalam dokumen terakhir di akhir Konferensi Tingkat Tinggi selama 16 jam yang membahas migran ilegal dan topik lainnya.
Rendahnya jumlah pencari suaka yang gagal dipulangkan ke negara asalnya menjadi perhatian utama bagi Uni Eropa.
Blok tersebut sudah menampung jutaan pengungsi dari konflik di Ukraina, Suriah, dan Afganistan di tengah upaya menghadapi klaim suaka dari warga negara yang lebih aman seperti Bangladesh, Turki, dan Tunisia.
Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, "proyek percontohan" yang mengandalkan patroli perbatasan, suaka, dan lembaga kerja sama polisi Uni Eropa akan menanamkan "prosedur suaka yang cepat dan adil" di perbatasan eksternal blok itu.
Diminta untuk memperkuat perbatasan
Para pemimpin Uni Eropa meminta komisi tersebut "untuk memobilisasi dana Uni Eropa yang besar" untuk memperkuat perbatasan eksternal dengan "kemampuan perlindungan dan infrastruktur, sarana pengawasan termasuk pengawasan udara dan peralatan," demikian menurut dokumen KTT.
Keputusan tersebut diambil setelah beberapa negara Uni Eropa, terutama Austria, telah mendorong komisi untuk membiayai pagar yang lebih kuat yang dirancang untuk menjaga migran yang tidak memenuhi syarat menyeberang dari negara-negara tetangga non Uni Eropa seperti Turki.
Von der Leyen telah berulang kali mengatakan bahwa pendanaan Uni Eropa tidak akan membayar pagar-pagar tersebut.
Namun, para pejabat dan diplomat Uni Eropa menjelaskan bahwa jika Brussel mendanai kamera, menara pengawas, dan infrastruktur lainnya di sepanjang perbatasan negara, itu akan membebaskan negara-negara untuk mengucurkan anggaran nasional mereka untuk membayar pagar.
KTT tersebut juga menyepakati tentang "prinsip" di mana satu negara Uni Eropa dapat menggunakan keputusan pengadilan di negara anggota lainnya untuk mengembalikan migran yang tidak memenuhi syarat ke negara asal mereka.
Para pemimpin Uni Eropa sepakat "untuk meningkatkan penggunaan konsep negara aman" yang akan membuka jalan bagi blok itu merumuskan langkah bersama, kata von der Leyen.
yas/ha (AFP)