Apa Jerman Perlu Kementerian Migrasi?

Sejak tahun 1950an banyak pendatang dari Turki, Italia dan Spanyol yang datang untuk bekerja dan tinggal di Jerman. Sejak itu, Jerman sebenarnya sudah menjadi negara migran. Saat ini, seperlima penduduk Jerman punya latar belakang migran. Namun istilah "integrasi“ masih tetap punya konotasi negatif.

Menurut peneliti migrasi Klaus Bade, salah satu alasannya adalah: selama ini politik integrasi ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri. Fokus utamanya adalah masalah keamanan dan ketertiban, pengawasan kelompok ekstrim kiri maupun kanan dan bahaya terorisme.

Padahal masalah integrasi berkaitan erat dengan pendidikan dan kualifikasi, agar warga migran di Jerman punya peluang lebih besar untuk mendapat pekerjaan. Mereka juga perlu berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.

"Politik integrasi yang dijalankan seharusnya bukan berupa terapi sosial, melainkan bagaimana mereka bisa lebih berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat“, kata Bade. Ia mengimbau pemerintah Jerman agar meninjau kembali politik integrasinya.

Kementerian Migrasi

Saat ini masih ada tumpang tindih tentang lembaga mana yang seharusnya mengurus masalah migrasi dan penduduk berlatar belakang migran. Misalnya penyelenggaraan kursus bahasa Jerman ada dibawah wewenang Kantor Urusan Migrasi dan Pengungsi. Pendatang yang ingin bekerja di Jerman diurus oleh Dinas Tenaga Kerja. Pemberian visa kerja diurus oleh Kementerian Luar Negeri. Selain itu masih ada Pejabat Urusan Integrasi yang bekerja di bawah Kantor Kekanseliran.

"Ini semua sudah tidak memadai lagi“, kata Mehmet Tanriverdi, Ketua Persatuan Organisasi Migran. Institusi-institusi yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan demografi dan perkembangan masyarakat migran modern. Karena itu, banyak peneliti yang menuntut pembentukan Kementerian Migrasi di tingkat federal.

Sudah Ada di Negara Bagian

Ini bukan gagasan yang baru. Pejabat Urusan Integrasi Maria Böhmer sudah lama mengusulkan hal itu. Saat ini, di Jerman sedang dilakukan perundingan koalisi untuk membentuk pemerintahan baru. Mehmet Tanriverdi yakin, peluang untuk membentuk Kementerian Migrasi cukup besar. Sebab SPD dan Partai Hijau mendukung gagasan ini. Partai yang dulu kurang setuju adalah FDP. Sekarang FDP tersingkir dari parlemen.

Beberapa negara bagian sudah punya Kementerian Integrasi, yaitu di Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen dan Rheinland-Pfalz.

Kenan Kolat, Ketua Perhimpunan Turki di Jerman mengatakan, pembentukan Kementerian Integrasi di tingkat federal bisa jadi sinyal penting. "Yang penting, tema ini bisa dibicarakan secara luas oleh semua kelompok masyarakat“, katanya. Ia menambahkan, istilah "integrasi“ sebenarnya kurang tepat. Yang penting bagi warga migran adalah "partisipasi“.

Peneliti migrasi Klaus Bade mengingatkan, pembentukan institusi baru bukan berarti masalahmya akan selesai. Yang penting adalah, para politisi harus menyadari kenyataan saat ini. "Jerman perlu migrasi dan tenaga kerja berkualifikasi," katanya. Karena itu, harus ada suasana baru di Jerman untuk menyambut para pendatang.