AS dan Kanada Pertimbangkan Relokasi Warga Afganistan

Pemerintahan Biden tengah mempertimbangkan untuk memberikan percepatan pengurusan visa untuk warga Afganistan yang rentan termasuk politisi perempuan, jurnalis, dan aktivis yang mungkin menjadi target dari Taliban, demikian kata para pejabat AS dilansir kantor berita Reuters, Kamis (08/07).

Sejumlah kelompok HAM telah meminta Departemen Luar Negeri AS dan Gedung Putih untuk menambah kuota visa khusus hingga 2.000 visa untuk prempuan yang rentan dari persekusi, untuk mengembangkan kebijakan rencana mengevakuasi ribuan warga Afganistan setelah penarikan pasukan militer AS bulan ini.

Salah seorang pejabat AS mengatakan, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan perempuan yang berada di bawah ancaman, tetapi juga pria dan mereka yang memiliki profesi berisiko tinggi.

"Nyawa mereka terancam," kata Teresa Casale, direktur advokasi Daftar Mina, kelompok yang mengadvokasi representasi perempuan dalam pemerintah di seluruh dunia. "Pemimpin perempuan sedang aktif ditargetkan dan dibunuh oleh pasukan Taliban. Mereka menerima ancaman dan keselamatan mereka terancam setiap hari."

Kelompok HAM juga merekomendasikan agar AS secara aktif melancarkan diplomasi ke negara lain untuk menyelamatkan warga Afganistan.

Gedung Putih hingga berita ini diturunkan belum memberikan komentar terkait rencana ini.

Dilaporkan keselamatan polisi wanita, pekerja media, hakim, dan tenaga kesehatan di Afganistan terancam, setelah pasukan militer negara-negara Barat mulai meninggalkan negara di Hindu Kush itu. Di bawah kendali Taliban, perempuan dilarang mengenyam pendidikan dan bekerja. Kaum perempuan juga wajib menutup tubuh mereka sepenuhnya dan tidak dapat meninggalkan rumah tanpa ditemani suami atau saudara laki-laki.

Kanada siap relokasi warga Afganistan

Kanada juga tengah berencana untuk merelokasi ratusan warga Afgnistan yang terancam, antara lain penerjemah, staf kedutaan beserta keluarga mereka di tengah penarikan mundur pasukan AS di negara itu.

Mereka kini menyatakan keinginan untuk hengkang dari Afganistan, dan pemerintah Kanada saat ini tengah mencari cara untuk membawa mereka keluar negara itu, demikian kata seorang pejabat pemerintah yang tidak ingin disebutkan namanya, Rabu (07/07).

Kekhawatiran muncul akan serangan balas dendam dari Taliban kepada mereka yang bekerja untuk negara-negara Barat, begitu pasukan AS sepenuhnya meninggalkan Afganistan. Total ada 235 staf kedutaan besar dan penerjeman beserta keluarga mereka, kata sumber itu.

Sebelumnya, kelompok HAM Human Rights Watch meminta negara-negara yang terlibat dalam operasi militer di Afganistan termasuk Kanada, untuk "segera mempercepat" pemrosesan visa dan relokasi untuk warga Afganistan yang bekerja sebagai penerjemah.

"Warga Afganistan yang bekerja dengan pasukan asing atau kedutaan besar menghadapi risiko besar pembalasan dendam dari Taliban," ujar Direktur Asosiasi Asia HRW Patricia Gossman.

rap/as (Reuters)