Taliban Akan Presentasikan Rencana Perdamaian Bulan Depan
6 Juli 2021Taliban berencana mengajukan proposal perdamaian tertulis ke pemerintah Afganistan pada bulan depan, demikian dikatakan juru bicara kelompok gerilyawan Islam itu. Rencana tersebut datang di saat Taliban sedang membuat keuntungan teritorial besar setelah pasukan asing meninggalkan wilayah Afganistan.
Ratusan anggota militer Afganistan telah melarikan diri ke negara tetangga Tajikistan, sejak melihat kemajuan Taliban setelah tentara Amerika Serikat (AS) ditarik dari negara itu. Tentara AS bermarkas di pangkalan utama Afganistan, yang menjadi pangkalan pusat kekuatan AS dan NATO selama hampir dua dekade.
Saat pemindahan Pangkalan Udara Bagram ke tentara Afganistan menambah momentum pada upaya Taliban untuk merebut kendali atas distrik-distrik baru, para pemimpin Taliban memperbarui pembicaraan lama yang terhenti dengan utusan pemerintah Afganistan di ibu kota Qatar, Doha, pekan lalu.
"Pembicaraan dan proses perdamaian akan dipercepat dalam beberapa hari mendatang ... dan mereka diharapkan memasuki tahap penting, tentu saja tentang rencana perdamaian," kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, kepada kantor berita Reuters, Senin (05/07).
"Mungkin akan memakan waktu satu bulan untuk mencapai tahap itu ketika kedua belah pihak nantinya berbagi rencana perdamaian tertulis mereka," katanya, seraya menambahkan bahwa putaran terakhir pembicaraan berada pada titik kritis.
"Meskipun kami (Taliban) berada di atas angin di medan perang, kami sangat serius tentang pembicaraan dan dialog,‘‘ tambahnya.
Meningkatnya pertempuran dan pelarian ribuan anggota pasukan keamanan Afganistan telah menimbulkan keraguan besar tentang negosiasi perdamaian yang didukung AS, yang dimulai tahun lalu di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump saat itu.
Menanggapi permintaan untuk mengomentari pernyataan perwakilan Taliban, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan penyelesaian yang dinegosiasikan adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang 40 tahun di Afganistan.
"Kami mendesak pihak-pihak untuk terlibat dalam negosiasi serius untuk menentukan peta jalan politik untuk masa depan Afganistan yang mengarah pada penyelesaian yang adil dan tahan lama,'' kata pejabat itu.
"Dunia tidak akan menerima pemaksaan pemerintah di Afganistan," tambahnya. "Legitimasi dan bantuan untuk pemerintah Afganistan mana pun hanya dapat dimungkinkan jika pemerintah itu memiliki penghormatan dasar terhadap hak asasi manusia."
Taliban dapat keuntungan
Para pejabat keamanan negara-negara Barat mengatakan pasukan pemberontak telah merebut lebih dari 100 distrik, tetapi Taliban mengatakan mereka menguasai lebih dari 200 distrik di 34 provinsi yang terdiri lebih dari separuh negara Asia Tengah itu.
Pada Minggu (04/07), lebih dari 1.000 personel keamanan Afganistan mundur melintasi perbatasan utara ke Tajikistan setelah Taliban bergerak maju, kata dinas penjaga perbatasan Tajik. Puluhan tentara lainnya ditangkap oleh pemberontak.
Para diplomat yang mengawasi pembicaraan intra-Afganistan telah berulang kali meminta bantuan tetangganya Pakistan untuk meyakinkan para pemimpin Taliban agar menawarkan rencana perdamaian tertulis.
Bulan lalu utusan khusus Uni Eropa untuk Afganistan, Tomas Niklasson, mengatakan waktu hampir habis dan bahwa proposal tertulis itu akan menjadi tanda keberhasilan pengaruh Pakistan atas Taliban.
Najia Anwari, juru bicara Kementerian Urusan Perdamaian Afganistan, membenarkan bahwa pembicaraan intra-Afganistan telah dilanjutkan.
"Sulit untuk mengantisipasi bahwa Taliban akan memberi kami dokumen tertulis tentang rencana perdamaian dalam sebulan, tetapi mari kita bersikap positif. Kami berharap mereka hadir sehingga (kami) memahami apa yang mereka inginkan," kata Anwari.
Bulan lalu, kepala dewan perdamaian resmi Afganistan menyerukan agar pembicaraan lama yang terhenti tentang penyelesaian kekerasan selama beberapa dekade tidak boleh ditinggalkan meskipun serangan Taliban meningkat,.
Pekan lalu pasukan AS mengosongkan Pangkalan Udara Bagram sebagai bagian dari kesepakatan dengan Taliban, yang telah mereka lawan sejak menggulingkan gerakan Islam radikal dari kekuasaan setelah serangan al Qaeda 11 September 2001 di Amerika Serikat.
pkp/ha (Reuters)