AS: Sanksi Baru PBBAkan Sengsarakan Rezim Korut

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat akhirnya mengeluarkan resolusi baru terhadap Korea Utara hari Senin (11/9). Sanksi baru PBB itu mencakup antara lain larangan ekspor teksti serta larangan pengiriman uang dari luar negeri.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menegaskan; "AS tidak mencari perang" dengan Korea Utara". Dia mengatakan, pekerja asal Korut luar negeri setiap tahun mengirim uang 1,3 miliar dolar  ke Pyongyang . "Resolusi yang baru akan menyengsarakan rezim dan program nuklirnya", kata Haley menambahkan.

Resolusi yang disetujui oleh semua 15 anggota Dewan Keamanan juga membatasi ekspor minyak mentah pada level saat ini dan membatasi penjualan minyak sulingan menjadi dua juta barel per tahun.

Rancangan sanksi AS lebih keras

Rancangn resolusi AS sebenarnya menuntut sanksi yang lebih keras, yaitu larangan total penjualan minyak. Namun hal itu tidak disetujui oleh Rusia dan Cina.

"Kami harus menghentikan langkah Korut menuju persenjataan nuklir dengan kemampuan menyerang ke manapun di dunia," kata Haley.

"Jika rejim Korut membuktikan diri dapat hidup dalam perdamaian, maka dunia akan hidup dalam damai..," papar Haley.

Rusia dan Cina masih membela Korut

Rusia menyatakan mendukung sanksi-sanksi yang baru. Walau begitu duta besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia memperingatkan, bahwa "sanksi lebih lanjut sama saja dengan upaya untuk mencekik ekonomi" dan akan berdampak buruk pada warga sipil..

Nebenzia juga mengatakan, adalah "kesalahan besar" mengabaikan inisiatif Rusia-China untuk memulai kembali dialog dengan Pyongyang.

Kementerian Luar Negeri China juga menunjukkan dukungan untuk sanksi PBB dan mengatakan Selasa (12/9) di Beijing, resolusi PBB yang baru mencerminkan sikap bulat anggota Dewan Keamanan untuk mendorong perdamaian di semenanjung Korea.

"Pihak Cina berharap bahwa resolusi ini akan dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang, sebagaimana dikutip kantor berita Cina Xinhua.

Geng menambahkan, resolusi tersebut sekaligus  mendukung dimulainya kembali perundingan enam negara untuk meredakan ketegangan di semenanjung Korea. Namun Kantor berita Xinhua dalam editorialnya juga mengatakan, kemungkinan Pyongyang akan menyerah pada sanksi baru itu "sangat rendah."

Jepang sambut baik

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyambut baik resolusi tersebut dengan mengatakan bahwa resolusi itu "memperjelas kehendak masyarakat internasional".

Sementara pemerintah di Seoul dalam reaksinya menanggapi keputusan itu mengatakan, bahwa Pyongyang harus menerima resolusi PBB tersebut sebagai "peringatan keras".

Beijing dan Moskow baru-baru ini menyerukan sebuah kesepakatan agar Korea Utara menghentikan program nuklirnya dan sebagai imbalannya AS dan Korea Selatan juga harus menghentikan latihan militer di Semenanjung Korea. Namun usulan itu ditolak AS dan Korea Utara.

hp/as (dpa, afp, rtr)