Bagaimana Israel Memperjuangkan Visa Indonesia dan Gagal
31 Mei 2018
Pada akhirnya Israel tidak punya pilihan selain membalas larangan masuk bagi warga negaranya ke Indonesia dengan mengambil langkah serupa, klaim Kementerian Luar Negeri di Tel Aviv. Mulai 9 Juni jemaah Umrah asal Indonesia tidak lagi bisa berkunjung ke Baitul Maqdis atau tempat-tempat bersejarah lain di Israel.
"Kami berupaya mengubah kebijakan Indonesia, tapi langkah yang kami lakukan gagal, hal itu mendorong kami melakukan tindakan balasan," kata Jurubicara Kementerian Luar Negeri Emmanuel Nahshon seperti dilansir Middle East Monitor, Kamis (31/5).
Ia merujuk pada larangan masuk bagi warga negara Israel yang diterbitkan Indonesia pasca pembantaian puluhan demonstran Palestina pertengahan Mei lalu.
Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri petualangan diplomasi antara kedua negara. Sejak 2016 Israel dan Indonesia terlibat dalam perundingan rahasia "untuk meningkatkan hubungan diplomatik" dengan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, kata Wakil Menteri Luar Negeri Tzipi Hotolevy kala itu kepada harian Haaretz. "Direktur Departemen Asia juga sudah berkunjung ke ibukota Jakarta," imbuhnya.
Seberapa penting perundingan diplomatik dengan Indonesia buat Israel terlihat dari undangan kepada media-media di Indonesia untuk bertatap muka dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
"Waktunya sudah tiba untuk membangun hubungan resmi antara Indonesia dan Israel," ujarnya seperti dikutip dalam situs Kementerian Luar Negeri. "Alasan yang menghalangi hal ini sudah tidak lagi relevan dan saya harap kunjungan anda sekalian bisa membantu," katanya kepada para redaktur senior yang hadir.
Ironisnya media pula yang kemudian membocorkan hasil perundingan kedua negara. Awal Mei silam Haaretz melaporkan pemerintah Indonesia sudah menyetujui visa kunjungan wisata buat warga Israel. Laporan tersebut lalu diangkat media-media di tanah air. Kementerian Luar Negeri di Jakarta pun buru-buru mengeluarkan bantahan.
Namun bukan kebocoran jalannya perundingan yang mengakhiri pembicaraan, melainkan insiden di perbatasan Gaza yang menewaskan lebih dari 60 penduduk Palestina. Sebagai reaksi Indonesia menerbitkan larangan masuk bagi warga negara Israel yang kemudian dibalas oleh pemerintah di Tel Aviv.
Menanggapi hal tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. ""Prinsip adalah setiap negara memiliki kewenangan untuk memberikan visa untuk menolak visa, menunda visa. Itu adalah hak dari setiap negara," ujarnya seperti dikutip dari Detik.com.
rzn/hp (mem, haaretz, yp, kompas, tempo)