Cina Bantah Pelanggaran HAM di Xinjiang

Pemerintah Cina membantah adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap minoritas etnis Uighur di Xinjiang. Dalam keterangan pers yang dilansir The Jakarta Post, kedutaan besar Cina di Jakarta menegaskan pemerintah di Beijing menjamin kebebasan beragama untuk semua warga negara, termasuk minoritas muslim tersebut.

"Sebagaimana yang tertulis di dalam konstitusi, semua warga negara Cina menikmati kebebasan beragama dan keyakinan," tulis Kedubes Tiongkok, Kamis (20/12).

Baca juga: Indonesia Didesak Protes Cina Soal Etnis Uighur

Menurut Beijing, pemerintah menghadapi ancaman ekstremisme agama di Xinjiang. Hal ini antara lain disebabkan kemiskinan, lantaran sebagian warga muslim tidak mendapat pekerjaan menyusul lemahnya kemampuan berbahasa. "Ini membuat mereka rentan terkena bujukan ideologi terorisme dan ekstremisme."

Sebelumnya Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, pada Senin (17/12) silam, untuk menjelaskan dugaan pelanggaran HAM berat di kamp-kamp re-edukasi di Xinjiang.

Menurut Jurubicara Arrmanatha Nasir, dalam kesempatan tersebut Kemenlu menegaskan pentingnya Cina "menghormati Hak Azasi Manusia, sesuai Deklarasi Universal HAM dan asas kebebasan beragama."

Sementara itu sejumlah kelompok menyerukan demonstrasi di depan kedutaan besar Cina di Jakarta, pada Jumat (21/12). Aksi yang akan digelar pasca ibadah sholat Jumat itu antara lain digagas oleh Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) pimpinan Bachtiar Nasir dan organisasi kemasyarakatan Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) pimpinan Fahira Idris yang merupakan Senator DPD.

Baca juga: Kamp Massal Muslim Uighur di Xinjiang Dinyatakan Legal

"Mengecam adalah selemah-lemahnya kita membela Muslim Uighur," kata Fahira seperti dikutip berbagai media beberapa waktu silam,

Sebelumnya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, telah lebih dulu mengritik Cina lantaran bersikap gamang. Menurutnya jika terbukti maka pemerintah Tiongkok telah melanggar nilai-nilai universal Hak Azasi Manusia. Muhammadiyah juga siap mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Xinjiang jika diperlukan.

"Sikap diam pemerintah Cina dikhawatirkan melukai hubungan diplomatik dengan Indonesia dan hubungan baik yang telah dimiliki kedua bangsa sejak berabad-abad," ujarnya seperti dikutip kantor berita Antara, Rabu (19/12).

Pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur nyaris membuahkan tekanan terhadap pemerintah usai Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Indonesia tidak ingin mengintervensi urusan "internal" Cina. Atas dasar itu kelompok oposisi menuding pemerintah membisu lantaran terikat utang pada Cina.

Baca juga: HRW: Cina Gunakan Kecerdasan Buatan Awasi Minoritas Muslim

Padahal netralitas dalam menanggapi isu separatisme di negara asing sudah menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia sejak era Orde Baru, lantaran mengkhawatirkan tekanan politik internasional dalam kasus Papua Barat.

Namun pemerintah Cina bersikeras isu Uighur merupakan isu keamanan. "Saya yakin setelah mengetahui keadaan sebenarnya di Xinjiang, teman-teman di Indonesia bisa lebih memahami dan mendukung upaya pemerintah Cina memerangi terorisme dan ekstremisme," tutur seorang jurubicara Kedutaan Besar Cina di Jakarta kepada The Jakarta Post.

rzn/hp (rtr, ap, thejakartapost, kompas, detik)