Demi Kedaulatan, Vietnam Dorong Militerisasi Armada Nelayan

Ketegangan diplomatik belum mereda menyusul upaya Vietnam menghadang operasi penangkapan oleh TNI Angkatan Laut terhadap empat kapal nelayannya di perairan Natuna akhir pekan silam. Menteri Perikananan Susi Pudjiastuti mendesak pemerintah di Hanoi meminta maaf dan mengakui kedaulatan Indonesia.

Desakan itu ditindaklanjuti Kementerian Luar Negeri. "Kita prihatin dengan adanya beberapa kejadian yang halangi upaya penegakan hukum di perairan Indonesia oleh kapal Vietnam", kata Jurubicara Kemenlu, Armanatha Natsir, saat dihubungi DW melalui pesan singkat.

"Kemlu telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk kementerian perikanan dan kelautan, untuk mengatasi masalah ini dengan Vietnam, termasuk melakukan komunikasi ke pihak Vietnam."

Insiden di perairan Natuna Utara bukan tanpa perencanaan. Adalah Badan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (VFRS) - sebuah lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Pertanian dan Permbangunan Daerah Tertinggal - yang bertugas melindungi aktivitas nelayan Vietnam di Laut Lepas. VRFS  terlibat menghalangi operasi pengamanan TNI AL akhir pekan lalu.

Padahal lembaga yang beroperasi serupa pasukan penjaga pantai atau Coastguard itu didirikan pada 2014 silam menyusul agresi Cina di perbatasan laut antara kedua negara. VFRS antara lain bertugas melindungi nelayan yang sering mengeluhkan serangan oleh kapal penjaga pantai asing, antara lain memotong jaring atau merusak kapal sehingga tidak bisa beroperasi.

Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim VFRS berkoordinasi dengan militer Vietnam selama bertugas dan diperkuat dengan 100 buah kapal patroli. Dia mengatakan lembaga ini sudah pernah mencoba menghalangi upaya pengamanan TNI AL di Natuna pada 19 Februari silam, kisahnya seperti dilansir oleh Mongabay.

Baca juga: Vietnam Tuding TNI Lukai Nelayannya di Laut Natuna

Vietnam belakangan dikabarkan mulai bersikap agresif dalam menjalankan praktik penangkapan ikan. Biasanya nelayan Vietnam melaut di empat koridor perikanan yang membentang antara Teluk Tonkin di perbatasan dengan Cina, hingga Teluk Thailand. Namun sejak pertengahan 2000an nelayan Vietnam mulai merangsek hingga ke perairan Natuna buat mencari ikan.

Saat ini sektor perikanan menyumbang 7% pada Produk Domestik Brutto. Keberhasilan kebijakan perikanan Vietnam turut memicu ledakan produksi sebesar sepuluh kali lipat antara tahun 2000 hingga 2011, dengan fokus pada jenis tangkapan berharga mahal seperti ikan tuna. Pada 2014 silam Vietnam mengekspor produk perikanan senilai hampir USD 500 juta ke 97 negara.

Asosiasi Eksportir dan Produser Makanan Laut Vietnam (VASEP) melaporkan saat ini negeri komunis itu memiliki 110.000 kapal nelayan, 33.000 di antaranya merupakan kapal jelajah jauh yang mampu mencapai perairan Indonesia dan bahkan Filipina.

Dalam proses ekspansi perikanan Vietnam menggunakan strategi serupa Cina. Sejak 2009 pemerintah di Hanoi mendorong nelayan untuk lebih sering melaut ke kawasan yang diperebutkan dengan melegalkan "milisi perikanan" yang diperkuat dengan 8.000 kapal dan 1,22% dari tenaga kerja perikanan Vietnam.

Baca juga: Haruskah Susi Pudjiastuti Berhenti Menenggelamkan Kapal?

Milisi laut itu antara lain terlibat membantu militer Vietnam mengepung anjungan minyak lepas pantai milik Cina yang beroperasi di wilayah perbatasan pada 2014 silam. Saat itu Presiden Truong Tan Sang diakabarkan mengirimkan surat yang mendorong nelayan Vietnam untuk terlibat dalam penegakan kedaulatan di Laut.

Akibat kejadian itu, pemerintah Vietnam mengeluarkan Dekrit 67 yang mendorong modernisasi armada nelayan Vietnam dengan menyediakan jaminan kredit untuk membangun kapal yang lebih besar. Kebijakan itu diharapkan bisa memperkuat klaim Vietnam atas Laut Cina Selatan yang juga mencakup kawasan utara Natuna.

rzn/hp (dari berbagai sumber)