Kasus Surat Stafsus Jokowi Berujung Desakan Pemecatan

Blunder surat staf khusus (stafsus) presiden, Andi Taufan Garuda Putra kepada seluruh camat di Indonesia menuai kritik tajam. Setidaknya ada dua kesalahan yang disorot publik terhadap Andi Taufan, yakni membuat surat dengan kop resmi dari sekretariat kabinet dan menggunakan perusahaan pribadinya PT Amartha Mikro Fintek untuk menjalankan program Relawan Desa Lawan COVID-19.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menyebut siapapun orangnya, baik muda ataupun tua, ketika menjadi pejabat publik maka harus memegang teguh prinsip etika publik. 

"Dalam kaitannya dengan stafsus yang kemarin kirim surat, semestinya dia mundur saja karena sudah terbukti ada konflik kepentingan dalam tugas dan jabatannya,” jelas Egi.

Ia mendorong Presiden Joko Widodo untuk memecat Andi Taufan dari posisi stafsus karena telah menyalahgunakan posisinya. ICW meminta Jokowi mengevaluasi kinerja para stafsus dan mengecek apakah ada konflik kepentingan atau tidak. Jika ada indikasi konflik kepentingan, mereka harus mundur dari posisinya atau dipecat.

"Dengan adanya masalah-masalah stafsus milenial khususnya (kasus) ini membuktikan bahwa dalam mengangkat posisi pejabat publik, rezim Jokowi tidak mempertimbangkan aspek etika publik. Itu yang menjadi persoalan,” ujarnya.

Tinggalkan ‘noda merah' untuk anak muda berprestasi

Hal serupa juga disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, yang menilai bahwa Andi Taufan semestinya mundur dari posisinya sekarang. 

"Tidak melanggar hukum tapi itu etika, kan malu-maluin. Masa dia tidak sadar bahwa itu nepotisme. Masih muda sudah seperti itu, bagaimana tuanya,” kata Agus.

Terkait kop surat resmi sekretariat kabinet, Agus menjelaskan bahwa stafsus tidak masuk dalam jabatan struktural di Kemenpan-RB. Sehingga tidak bisa mengirim surat setara tingkat menteri. "Mereka tidak ada dalam nomenklatura dan mereka hanyalah teman ngobrol presiden.”

Tanpa mengecilkan anak muda, Agus menekankan pentingnya usia matang yang memahami birokrasi untuk masuk ke dalam pemerintahan. Ia menambahkan, presiden harusnya membimbing para stafsus dan tidak dilepaskan begitu saja. 

 "Karena presiden kagum, tapi anak-anak itu masih muda, biar saja mereka berkarir jangan dimasukkan ke sistem pemerintahan. Itu kan lalu mengganggu masa depan dia sengaja atau tidak sengaja, itu sudah noda merah di karir mereka. Buat saya itu noda merah,” jelasnya kepada DW Indonesia.

Istana sebut stafsus telah ditegur keras

Andi Taufan telah meminta maaf dan menarik kembali surat yang ditujukan kepada para camat untuk mendukung program relawan desa lawan COVID-19. Kantor Staf Presiden (KSP) dari pihak Istana menyebut Andi Taufan sudah mendapat teguran.

"Yang bersangkutan sudah ditegur keras dan sudah meminta maaf secara terbuka, juga melalui surat yang sudah diviralkan yang kita tahu belakangan ini. Jadi saya kira itu kesalahan yang tidak bisa atau tidak boleh diulang lagi. Yang bersangkutan juga sudah mengaku salah dan meminta maaf secara terbuka," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian, seperti dikutip dari detikcom, Selasa (14/4/2020).

Berimbas ke stafsus Jokowi yang lain

Tak hanya Andi Taufan, tiga stafsus Jokowi yang lain juga masih menjabat CEO di perusahaannya masing-masing. Nama CEO Skill Academy by Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara, juga ikut ramai dibicarakan. Dalam program Kartu Prakerja besutan pemerintahan Jokowi, Skill Academy terpilih menjadi salah satu mitra. 

Belva -sapaan akrabnya, telah menyampaikan klarifikasi tentang keterlibatan Skill Academy di Program Kartu Pra Kerja. Belva menyampaikan bahwa ia sama sekali tidak ikut dalam pengambilan keputusan penentuan mitra untuk program Kartu Prakerja. Ia juga menjelaskan bahwa penentuan itu dilakukan secara independen oleh Kemenko dan PMO. 

Menurutnya, meski tidak ada yang dilanggar, jika diperlukan maka ia menyatakan siap mundur demi menghindari persepsi atau asumsi.

Sebenarnya bukan kali ini saja stafsus Jokowi menuai polemik. Stafsus presiden Billy Mambrasar, pemuda Papua yang mendapat beasiswa di Oxford University, pernah mencuit hal yang tidak pantas. Ia mencuit  tentang kinerjanya dalam waktu sebulan dan menyindir satu pihak dengan kalimat "kubu sebelah”. Cuitan itu kini telah dihapus.

Sementara stafsus presiden lainnya, yang juga merupakan CEO Thisable Enterprise Angkie Yudistia disebut menyebarkan hoaks tentang deteksi dini COVID-19, yang kini juga telah dihapus dari instagramnya.

Para stafsus milenial ini memang selalu menjadi sorotan publik, terlebih karena disebut menerima gaji yang fantastis. Melansir dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 tahun 2015 gaji staf khusus presiden adalah sebesar Rp 51.000.000. (pkp/hp)