Jerman Catat Defisit Anggaran Terbesar Sejak Reunifikasi

Berdasarkan data resmi yang dirilis Kantor Statistik Federal Jerman (Destatis) pada Rabu (07/04), keuangan publik Jerman defisit untuk pertama kalinya sejak tahun 2013 akibat pandemi virus corona memengaruhi perekonomian negara itu.

Kebijakan lockdown menambah pengeluaran publik dan memengaruhi penerimaan pajak yang berimbas pada defisit keuangan publik terbesar sejak reunifikasi Jerman pada tahun 1991.

Penerimaan pajak menurun

Kantor Statistik Federal Jerman menyebutkan, Jerman mencatatkan defisit anggaran € 189,2 miliar (Rp 3.216 triliun) pada tahun 2020. Sebaliknya pada tahun sebelumnya (2019) mencatatkan surplus € 45,2 miliar (Rp 768,4 triliun).

Total pengeluaran anggaran publik meningkat 12,1% menjadi hampir € 1,7 triliun (Rp 28,9 kuadriliun), sementara pendapatan turun 3,5%.

Laporan Destatis mengatakan sekitar € 17,8 miliar (Rp 302,6 triliun) dana bantuan COVID-19 mengalir dari pemerintah federal ke negara bagian.

Sekitar € 13 miliar (Rp 221 triliun) digunakan untuk membantu menambah dana asuransi kesehatan.

Di saat yang sama, penerimaan pajak tahun-ke-tahun juga turun 3,5% dan hanya mencapai € 1,5 triliun (Rp 25,5 kuadriliun).

Tinggalkan kebijakan "black zero"

Selama beberapa tahun, Jerman bangga dengan kebijakan "black zero" dalam menciptakan anggaran yang seimbang.

Namun, pemerintah federal tidak menggunakan pendekatan kebijakan itu tahun lalu, demi membantu perekonomian Jerman yang dihantam pandemi virus corona.

Pengeluaran anggaran pun tampaknya akan terus berlanjut. Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz pada bulan lalu berjanji untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk membantu Jerman keluar dari kemerosotan ekonomi yang disebabkan COVID-19.

Jerman sendiri tengah berjuang melawan gelombang ketiga virus corona dan akan menutup banyak aktivitas bisnis, antara lain bar dan bioskop, hingga setidaknya akhir bulan ini.

Meski demikian, dilaporkan jumlah orang yang bekerja dengan waktu kerja lebih singkat yang disebut "Kurzarbeit", menurun bulan lalu.

Program "Kurzarbeit" Jerman memungkinkan perusahaan mempersingkat jam kerja karyawan di bawah skema pemerintah yang dimaksudkan untuk menghindari PHK massal. Ini dilakukan dengan menawarkan subsidi kepada perusahaan agar karyawan tetap mendapatkan gaji.

Menurut data dari institut ekonomi Jerman Ifo, sekitar 2,7 juta karyawan ikut dalam program "Kurzarbeit" pada bulan Maret 2020 dibandingkan dengan 2,9 juta pada bulan sebelumnya. Jumlah karyawan yang mengikuti program ini sempat mencapai puncaknya sekitar 6 juta karyawan pada tahun lalu.

Ed: rap/as